logo


Pengesahan Hak Angket KPK Tak Demokratis

Cucun menegaskan Fraksi PKB akan memaksimalkan sikap penolakan melalui anggotanya di Komisi III DPR saat rapat-rapat angket.

28 April 2017 17:15 WIB

Sekretaris Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal
Sekretaris Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dok. fraksipkb.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai rapat paripurna DPR tentang hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berjalan demokratis. PKB menegaskan bahwa pihaknya menolak penggunaan hak angket untuk menyelidiki proses penanganan hukum di KPK.

DPR RI sendiri telah memutuskan bakal melakukan hak angket setelah Fahri Hamzah mengetuk palu tanda setuju.

Sekretaris Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, berjanji akan mempertanyakan hasil rapat paripurna yang berjalan tak demokratis tersebut. Tak hanya itu, Cucun amat menyesalkan sikap yang ditunjukkan pimpinan rapat yang mengabaikan sikap tiga fraksi yang memilih 'keluar' dari arena rapat paripurna.


Ahmad Muzani: Pimpinan DPR Terlalu Terburu-buru Setujui Hak Angket KPK

Seharusnya, lanjut Cucun, pimpinan menggelar rapat konsultasi serta menunda mengesahkan hak angket untuk KPK. Rapat konsultasi menjadi penting karena sikap peserta rapat tidak bulat.

"Justru kita akan menanyakan rapat paripurnanya nanti pas (rapat) angket dimulai. Nah ada mekanisme lain seperti voting. Voting kan bagian dari musyawarah mufakat," demikian ujar politisi PKB tersebut di Gedung DPR-MPR, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

Cucun tidak segan-segan menuding Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, selaku pimpinan rapat telah mengambil langkah sepihak.

"Kalau rapat paripurnanya semacam tadi kan itu menunjukkan hak 560 anggota Dewan dirampas oleh pimpinan," ungkap Cucun.

Cucun menegaskan Fraksi PKB akan memaksimalkan sikap penolakan melalui anggotanya di Komisi III DPR saat rapat-rapat angket.

"Kita tetap menolak mekanisme angket, ada Komisi III yang bisa memaksimalkan fungsi pengawasan," ucap Cucun.

Seperti diketahui, hak angket mencuat setelah adanya keinginan sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang menghendaki agar KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam R Haryani, anggota Fraksi Hanura dalam penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Dalam pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penyidik Novel Baswedan mengungkapkan Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR.

Tidak terima dianggap menekan, sejumlah anggota Komisi III meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam. Permintaan tersebut ditolak KPK dengan alasan rekaman itu terkait proses penyidikan kasus korupsi dana proyek pengadaan e-KTP.

Gerindra Sebut Hak Angket Akan Lemahkan Kinerja KPK

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah