logo


Gerindra Sebut Hak Angket Akan Lemahkan Kinerja KPK

Sejumlah Fraksi Partai Gerindra di DPR menolak hak angket KPK yang dinilai akan melemahkan kinerja KPK.

28 April 2017 15:49 WIB

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sejumlah Fraksi Partai Gerindra di DPR RI merasa kecewa lantaran Hak Angket KPK disetujui oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mujahid, mengungkapkan bahwa angket merupakan Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang atau kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut harus berkaitan dengan hal-hal yang penting serta strategis.

"Dengan batasan Undang-Undang tersebut, Gerindra mempertanyakan kebijakan mana yang dilanggar oleh KPK yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlu diluncurkan hak angket oleh DPR," tuturnya, Jumat (28/4).


Masinton Pasaribu Sebut Penolak Hak Angket KPK Sedang Menggunakan Politik Munafik

Pihaknya juga mempertanyakan kasus e-KTP yang tengah diselidiki oleh Lembaga KPK, apakah merugikan masyarakat luas sehingga harus ada hak angket DPR.

"Penyelidikan kasus e-KTP? Undang-Undang yang mana?," tambahnya.

Lebih lanjut, Partai Gerindra juga menilai hak angket DPR akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi yang merajalela di Indonesia.

"Lebih jauh lagi akan berdampak pada pelemahan lembaga dan kinerja KPK," ujar salah satu fraksi Gerindra tentang Hak Angket DPR itu.

Ahmad Muzani: Pimpinan DPR Terlalu Terburu-buru Setujui Hak Angket KPK

Halaman: 
Penulis : Ratna Wilandari