logo


Kurtubi: Freeport Harus Angkat Kaki dari Indonesia Setelah KK Berakhir

Kurtubi menginginkan, pemerintah tegas untuk membuat keputusan dan kebijaka

26 April 2017 23:45 WIB

Ilustrasi pertambangan Freeport Indonesia.
Ilustrasi pertambangan Freeport Indonesia. dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Saat ini, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyetujui untuk mengubah KK (Kontrak Karya) menjadi IUPK (Izin Untuk Pertambangan Khusus), agar ekspor konsentrat bisa dilanjutkan kembali.

Namun, menurut Anggota Komisi VI DPR RI, Kurtubi, sejatinya, mereka masih menginginkan untuk kembali ke KK. Kurtubi pun lantas menyatakan tidak setuju akan hal ini meski di dalam UU tersebut diakui hingga berakhirnya kontrak.

“Jadi, sejak awal waktu pembahasan tentang UU No 4 Tahun 2009, KK itu 100 persen di tangan kontraktor dan saya tidak pernah setuju dengan ini karena bertentangan dengan konstitusi. Saya berasal dari migas, jadi saya tahu persis KK ini bertentangan dengan konstitusi. Anehnya, di UU tersebut diakui sampai selesainya kontrak. Pembentukan UU sadar betul waktu itu bahwa aturan tata kelola di minerba ini tidak boleh lagi menggunakan KK. Makanya sekarang diganti dengan rezim perizinan IUP,” ujar Kurtubi saat berdiskusi di Hotel Oria, Jakarta, Rabu (26/4).


Inilah Penjelasan Freeport soal Kontrak Karya

Kurtubi menginginkan, pemerintah tegas untuk membuat keputusan dan kebijakan. Karena dalam UU No 4 Tahun 2009 tersebut dikatakan bahwa KK dalam bentuk apapun dilarang, sama seperti PKP2B yang ada di bidang batubara. Jika KK tersebut tetap dilanjutkan, maka akan berdampak besar pada Negara.

“Kesaksian saya dalam judicial review UU Migas, saya sudah arahkan kalau negara berkontrak itu akan berdampak pada kedaulatan negara hilang. Secara finansial juga pastinya kita dirugikan besar. Dan hal itu telah diterima oleh MK dengan membubarkan BP migas dalam konteks UU Migas karena menganggap BP migas representasi pemerintah dalam menandatangani kontrak dengan piha kontraktor. Jadi pola B to G itu juga terjadi dengan UU Migas itu. Ini aneh bin ajaib,” terangnya seraya bertanya.

Kendati demikian, ia memahami betul seperti apa pola berfikir pemerintah saat ini dalam mengatasi masalah ruwet dengan PT Freeport ini. Menurutnya, pola yang diterapkan sekarang ini hampir sama dengan pemerintahan sebelumnya. Dimana mereka sangat memikirkan dampak ekonomi yang terjadi jika ekspor konsentrat tidak dilanjutkan. Namun, di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa dengan cepat untuk meng-cut proses yang sudah ada.

“Saya paham betul mengapa pemerintahan sebelumnya sangat mempertahankan ekspor konsentrat ini. Sebab, kalau dilarang sesuai UU Minerba bisa kolaps itu ekonomi di Mimika. Karena Mimika itu ekonominya 80 persen dari kegiatan Freeport dalam regional produknya. Hal ini mungkin yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah saat itu. Dan melihat sikap pemerintah sekarang juga hampir tidak jauh berbeda, maju kena mundur kena. Bedanya, sekarang KK telah diubah menjadi IUPK,” jelasnya.

Dengan jalan alternatif yang diberikan pemerintah kepada Freeport terkait kelangsungan ekspor konsentrat, lanjut Kurtubi, ekonomi di Mimika sudah bisa jalan seperti semula. Namun, pihak Freeport nyatanya masih tidak bisa terima dengan perubahan KK menjadi IUPK. Freeport, diyakini Kurtubi, tetap menginginkan sistem fiskal KK yang nail down itu dengan berbagai macam argumentasi lainnya.

Meskipun masih bersikeras, Kurtubi mengingatkan bahwasanya KK Freeport di Indonesia akan berakhir pada tahun 2021 mendatang. Dan setelah itu berakhir, tidak akan ada lagi payung hukum untuk membenarkan adanya KK di Republik ini.

“Sayang sekali mungkin pihak Freeport lupa atau staf ahlinya kurang menginfokan bahwa payung hukum KK di republik ini selesai 2021, abis itu selesai, finish. UU Minerba kasih ruang KK, Freeport boleh jalan sampai selesainya kontrak. Setelah itu tidak ada payung hukum di republik ini yang membenarkan adanya KK,” pungkas Kurtubi.

Freeport Kekeh Pegang Kontrak Karya, Simak Jawaban Lengkap Petinggi Freeport McMoran

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Riana