logo


Freeport Belum Bangun Smelter, Kurtubi: Jangan-jangan…

Pembangunan smelter ini diperuntukkan agar kelanjutan dan kelangsungan ekspor konsentrat bisa berjalan

26 April 2017 23:30 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi (kedua dari kanan), di Hotel Oria, Jakarta, Rabu (26/4).
Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi (kedua dari kanan), di Hotel Oria, Jakarta, Rabu (26/4). Jitunews/Garry Talentedo Kesawa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah saat ini melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), tengah memberikan waktu kepada PT Freeport (PTFI) selama enam bulan untuk membangun smelter.

Pembangunan smelter ini diperuntukkan agar kelanjutan dan kelangsungan ekspor konsentrat bisa berjalan. Jika smelter tak dibangun selama waktu yang diberikan, maka pemerintah akan mengambil tindakan kepada Freeport.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, pembangunan smelter ini sangat penting dalam menunjang keefisienan cost.


Disebut Akan Divestasi 51 Persen, Tanda Freeport Mengalah?

“Saya heran dengan argumentasi yang dipakai oleh KK perusahaan tambang sekarang ini kompetensinya tidak di smelter, tidak hanya Freeport atau Newmont, hampir semua perusahaan tambang argumentasinya seperti itu. Beda dengan migas kalau hulu sama hilirnya berada di bawah satu atap, maka akan efisien sekali. dan saya yakin di mineral juga akan efisien,” ujar Kurtubi di Hotel Oria, Jakarta, Rabu (26/4).

“Mengapa smelter di luar negeri bisa hidup sementara di dalam negeri harus merasa rugi bangun smelter? Padahal, ini mempermurah ongkos kirim konsentrat. Apalagi sudah ditunjang kabel listrik untuk membangun jaringan kelistrikan yang terintegrasi Jawa-Sumatra. Ini bagus untuk perusahaan tambang dan juga bagus untuk negara. Kalau bangun smelter, profitnya sangat bagus sekali saya jamin,” jelasnya lebih lanjut.

Kurtubi menjelaskan bahwa dalam sektor migas ini banyak kebijakan yang salah, terlebih pada sektor hulu dan hilir yang tidak diperbolehkan untuk digabung. Ia memberikan contoh dalam sejarah yang sudah terjadi di bidang energi khususnya migas yang sudah terintegrasi, seperti Rockefeller yang menjadi raja minyak karena perusahaannya telah terintegrasi.

“Itu kalau terintegrasi. Kalau tidak, akan seperti Amerika yang pernah mengeluarkan UU yang melarang hulu dan hilir jadi satu. Akhirnya berdampak pada industri mobil di sana, harga bensin juga naik luar biasa karena dipisahkan antara hulu dan hilirnya. Rakyat Amerika lalu protes kepada pemerintah. Setelah itu, Amerika langsung membuat UU baru yang menyatakan bahwa hulu dan hilir itu boleh jadi satu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kurtubi pun dibuat penasaran dengan KK pertambangan yang tidak mau membangun smelter. Padahal, Kurtubi meyakinkan hal ini akan menguntungkan kontrak. Setidaknya, hal tersebut yang ia katakan ketika berdebat dengan MS Marpaun selaku Ketua Dewan Pembina APEMINDO.

“Beberapa hari yang lalu saya berdebat dengan MS Marpaung di beritasatu. Saya tetep kekeuh bahwa penggabungan hulu dan hilir menjadi itu akan menguntungkan kontrak. Kalau mengatakan rugi, berarti sedang cari alasan untuk tidak mau membangun smelter. Jangan-jangan ada yang disembunyikan nih, jadi timbul kan pikiran yang aneh-aneh. Jangan-jangan dalam konsentrat itu mengandung bahan ikutan lain seperti uranium. Karena alat yang digunakan itu kan hanya mampu untuk mendeteksi berapa prosentase emas dan perak, di luar itu ngga kedeteksi lagi. Pasti dalam kandungan mineral itu ada kandungan yang lainnya. Mungkin saja nanti smelternya dibikin teknologi baru sehingga bisa memisahkan sampai ke detail,” pungkasnya.

Masyarakat Adat Independent Minta Freeport Ditutup

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Riana