logo


Stop Memancing di Air Keruh dalam Negosiasi dengan Freeport

Perundingan Indonesia – Freeport masih berlanjut. Indonesia baru saja teken MoU dengan Freeport untuk kepastian investasi selama enam bulan ke depan.

26 April 2017 17:07 WIB

Ilustrasi pertambangan Freeport Indonesia.
Ilustrasi pertambangan Freeport Indonesia. dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Freeport, perusahaan tambang yang berpusat di Amerika Serikat menyetujui perubahan sementara dari status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Namun Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), Iwan Dwi Laksono, mewaspadai di dalam proses negosiasi tersebut tidak menutup kemungkinan terdapat ”kepentingan sempit” oknum lembaga negara yang sengaja mengambil kesempatan. Termasuk anggota DPR RI Komisi VII yang membidangi energi dan sumber daya mineral. 

Iwan pun menyoroti agar DPR tetap fokus dalam memenangkan amanat UU 4/2009 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. 


Pengamat: Divestasi Freeport Itu Nomor 3, Nomor 1 Adalah Peningkatan Royalti

”Mari semua pihak berjuang bersama menangkan UU Minerba dan PP 1/2017 dalam negosiasi itu, tentu dengan fungsi masing-masing,” imbuh Iwan. 

Beleid (langkah kebijakan) tersebut tidak hanya berbicara soal IUPK, tetapi juga beberapa hal yang tidak kalah penting untuk dimenangkan, yakni kewajiban divestasi saham 51 persen dan pembangunan smelter dalam negeri. ”PP 1/2017 tidak hanya IUPK, ada juga divestasi dan smelter. Jadi jangan parsial dan mengganggu proses yang sedang berjalan,” jelas Iwan. 

Terkait kewaspadaan yang memanfaatkan kesempatan dalam proses negosiasi, Iwan berharap itu segera dihentikan. Jangan ada pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan sempit. 

”Jangan memancing di air yang keruh,” tegas Iwan seraya meminta agar anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN untuk alokasi bidang energi dan sumber daya mineral digunakan dan dikawal dengan baik sesuai tugas dan porsinya. 

”Anggaran dalam APBN juga harus dimaksimalkan, jangan dijadikan bancakan oknum-oknum tertentu!” singgung Iwan. 

Sepakati IUPK, Freeport Dapat Izin Ekspor Konsentrat

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan,Yusran Edo Fauzi