logo


FSP BUMN Bersatu Desak Jokowi Untuk Bubarkan BPDP

Tri Widodo Sektianto, mengatakan KPK harus segera Periksa penggunaan dana hasil Pungutan Ekspor CPO yang jumlahnya triliunan rupiah karena diduga banyak diselewengkan

26 April 2017 17:02 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Tri Widodo Sektianto, mengatakan KPK harus segera periksa penggunaan dana hasil Pungutan Ekspor CPO yang jumlahnya triliunan rupiah karena diduga banyak diselewengkan dalam penggunaannya.

"Ada kecurigaan dalam penggunaannya dan tidak pernah diaudit oleh BPK sejak Badan Pengelola Perkebunan (BPDP) dibentuk tahun 2015 dan mulai melakukan pungutan hasil ekspor CPO," ujar Widodo di Jakarta, Rabu (26/4).

Menurutnya, tidak ada pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit yang efektif karena tidak ada verifikasi penggunaan dana hasil pungutan tersebut yang sebagian besar dihabiskan untuk subsidi biofuel. Hal ini terbukti, hanya tiga grup usaha swasta perkebunan besar saja yang menikmati dana hasil pungutan ekspor CPO untuk mensubsidi industri biodieselnya hingga mendapatkan 81,7 persen dari Rp 3,25 triliun untuk alokasi dana Industri biodiesel


Rieke Diah Pitaloka: BUMN Harus Mampu Penuhi Hak Pekerja

"Ada kong kali kong antara BPDP dan ketiga perusahaan perkebunan sawit swasta yang memiliki Industri biodiesel dalam penggunaan dana hasil pungutan ekspor CPO yang di-mark up," tuturnya.

Hal ini dikuatkan dengan mundurnya Ketua Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP), Bayu Khrisnamurti. Akibat adanya indikasi penyelewengan Dana BPDP untuk industri biodiesel yang melawan Undang-Undang Perkebunan No.39 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit bulan Mei 2015.

"Dana itu seharusnya digunakan untuk penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi. Pungutan itu sebesar US$50 per satu ton minyak sawit untuk kebutuhan ekspor. Pada pertengahan tahun 2016, dana pungutan mencapai sekitar Rp 5,6 triliun dan ditargetkan mencapai Rp10 triliun pada akhir tahun 2017. Ada 11 perusahaan yang memperoleh dana perkebunan tersebut untuk program biofuel periode Agustus 2015-April 2016," tuturnya.

Widodo menjelaskan bahwa bukti penyelewengan dana pungutan ekspor oleh BPDP mengakibatkan promosi perkebunan sawit Indonesia di luar negeri tidak dilakukan sehingga menyebabkan pandangan yang salah tentang Industri Sawit Indonesia di Uni Eropa sehingga Parlemen Eropa melarang produk sawit Indonesia masuk ke Uni Eropa.

"FSP BUMN Bersatu juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk membubarkan BPDP yang berpotensi menjadi sumber korupsi dalam Industri sawit Indonesia yang jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah dari penghimpunan dana pungutan ekspor CPO tersebut," tutupnya.

 

DPR: BUMN Dikuasai Pihak Asing, Jangan Sampai Terulang!

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Ratna Wilandari