logo


Kementan: Kurang Tepat Masyarakat Miskin Didominasi Petani

Bagi pemerintah, petani merupakan elemen penting dalam pembangunan pertanian. Untuk itu, peningkatan kesejahteraan petani menjadi salah satu misi utama Kementerian Pertanian.

25 April 2017 18:56 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Bagi pemerintah, petani merupakan elemen penting dalam pembangunan pertanian. Untuk itu, peningkatan kesejahteraan petani menjadi salah satu misi utama Kementerian Pertanian.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi menegaskan bahwa ada peningkatan kesejahteraan para petani di Indonesia.

"Faktanya, bila dilakukan komparasi data per tahun, dapat dilihat bahwa terdapat trend positif. Data BPS menyebutkan NTP tahun 2016 mencapai 101,65 meningkat 0,06 persen dibandingkan NTP 2015 yang sebesar 101,59. NTUP rata-rata nasional tahun 2016 juga berada di posisi tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2016 NTUP mencapai 109,86 atau naik 2,3 persen dibandingkan tahun 2015," kata Agung Hendriadi di Jakarta, Selasa (25/4).


Kementan Akui Keberhasilan Sektor Pertanian Tak Lepas dari Peran THL-TBPP dan PPL

Selain itu Agung mengungkapkan, mengingat sebagian besar petani di perdesaan, indikator kesejahteraan petani juga dapat dilihat dari tingkat kemiskinan maupun Gini Rasio di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan juga semakin berkurang dari 17,67 juta jiwa pada bulan Maret 2016 menjadi 17,28 juta jiwa pada September 2016.

Menurutnya, Gini Rasio di perdesaan juga semakin membaik, menurun dari tahun ke tahun. Gini Rasio bulan September 2016 berada di angka 0,316, turun dibandingkan bulan Maret 2016 (0,327) maupun bulan September 2015 (0,329).

"Rasio ini jauh lebih kecil dibandingkan rasio di perkotaan dimana pada bulan September 2016 masih sebesar 0,409," ungkap Agung.

Agung menyebutkan upaya Kementan dalam meningkatkan kesejahteraan petani tersebut yakni diantaranya melalui investasi dalam pengadaan infrastruktur dan alat mesin pertanian (alsintan), serta subsidi pupuk dan bantuan benih. Bentuk investasi seperti ini berdampak pada menurunnya biaya produksi yang harus dibayar oleh petani.

Kemudian lanjut Agung, pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga dasar dengan mempertimbangkan margin yang wajar diterima oleh petani dan tidak mendongkrak inflasi. Penetapan HPP dan harga dasar dilakukan untuk melindungi petani dari kemungkinan anjloknya harga saat musim panen.

"Bentuk perhatian pemerintah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani diwujudkan dengan meluncurkan program Asuransi Usaha Tani (AUT). Sampai dengan saat ini, sudah 656 ribu hektare lahan petani yang sudah diasuransikan dan hampir seluruh lahan usaha tani yang terkena puso," ujarnya.

Agung menjelaskan dalam mengukur efektivitas program-program tersebut, Kementan tidak menjadikan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang dirilis bulanan sebagai tolok ukur utama. Kedua data itu baru bisa dibaca sebagai tingkat kesejahteraan petani bila diambil dalam rentang waktu yang tepat, mengingat indeks harga berfluktuasi secara harian dan bulanan.

"Karena itu, analisis NTP dan NTUP dikaitkan dengan kesejahteraan petani sebaiknya minimal dilakukan per satu musim tanam untuk petani tanaman semusim, dan tahunan untuk petani tanaman tahunan," jelas Agung.

Sementara itu, terkait pengawalan program dan bantuan, Agung mengatakan Kementan meyakini sangat penting. Oleh karena itu, pengawalan sampai saat ini dilakukan secara ketat mulai dari pembangunan infrastruktur, distribusi bantuan pupuk dan benih serta pemanfaatan alat mesin pertani yang dilakukan bersama-sama dengan instansi daerah, TNI, dan Polri.

"Telah terbukti ada 44 pengoplos pupuk yang ditangkap sepanjang tahun 2015 hingga saat ini. Kemudian pemanfaatan dan optimalisasi alsintan bersama usaha penyewaan jasa alsintan, perbaikan distribusi pupuk, dan pengawalan lainnya dengan membentuk Saber Pungli untuk menindak tegas penyelewengan di lapangan. Bahkan Kementan sangat menghargai adanya pengaduan langsung dari masyarakat," demikian pungkas Agung.

Jaga Kestabilan Harga, Kementan Tingkatkan Peran TTI

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Vicky Anggriawan