logo


Nota Pembelaan 634 Halaman, Berikut 3 Poin Pembelaan Ahok

Kuasa hukum Ahok, I Wayan Sudirta mengaku sudah menyiapkan nota pembelaan sebanyak 634 halaman

25 April 2017 10:21 WIB

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendengarkan pembacaan dakwaan oleh JPU dalam sidang perdana kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Selasa (13/12).
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendengarkan pembacaan dakwaan oleh JPU dalam sidang perdana kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Selasa (13/12). Tatan Syuflana/Pool/AP

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Dalam sidang lanjutan sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituntut oleh JPU  1 tahun pidana dengan masa percobaan selama 2 tahun. Hari ini, Selasa, tanggal 25 Ap0ril 2017, Ahok akan membacakan nota pembelaan (pledoi) pada sidang yang digelar di auditorium Kementerian Pertanian (Kementan).

Kuasa hukum Ahok, I Wayan Sudirta, mengaku sudah menyiapkan nota pembelaan sebanyak 634 halaman. Pada saat sidang nanti, rencananya akan dibacakan pokok-pokok dalam nota pembelaan.

"Kita membacakan 634 halaman hari ini di luar Pak Basuki. Pak Basuki sendiri kita tidak tahu berapa lembar," ucap I Wayan Sudirta di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (25/4).


Massa FPI Bakal ‘Kepung’ Sidang Ahok, Habib Rizieq: Itu Aksi Damai

 

Ada 3 poin dalam pledoi yang disampaikan pada sidang hari ini. Yakni, yang pertama mengenai Ahok yang tidak terbukti melakukan penodaan agama Islam. Seperti pasal 156 yang mengatur tentang seseorang yang dengan sengaja menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan tentang suatu golongan. I Wayan Sudirta mengatakan bahwa si pelapor tidak termasuk dalam suatu golongan, jadi tidak masuk dalam pasal 156. 

Poin yang kedua, pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 merupakan bukti bahwa Ahok sedang melakukan pasal 31 Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah yang mengatur tentang penataan daerah. Hal tersebut masuk ke dalam UU Pasal 50 KUHP yakni apabila sedang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan UU, tidak dipidana. 

Poin yang terakhir yakni tidak adanya alat bukti. Alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Wayan mengaku bahwa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa bersifat tidak netral, karena berasal dari MUI dan FPI. 

Antisipasi Kericuhan, Polisi Kerahkan Ratusan Personil untuk Kawal Sidang Ahok

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata