logo


Antisipasi Global Warming, Pemerintah Diminta Fokuskan EBT

Menurut Satya, Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap dampak krisis pemanasan global dan perubahan iklim

25 April 2017 06:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya Yudha
Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya Yudha Dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Krisis pemanasan global dan perubahan iklim di Indonesia sudah sangat serius dan menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya mengedepankan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Hal tersebut dipaparkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, dalam acara World Bank Civil Society Forum yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (24/4) kemarin.

Menurut Satya, Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap dampak krisis pemanasan global dan perubahan iklim. Dalam hal ini, polusi udara paling besar berasal dari transportasi darat.

"Penyumbang emisi karbon di Indonesia terbesar berasal dari Land Use Land Use Change and Forestry (LULUCF) yang mencapai 50%. Sementara sektor energi menyumbang emisi 30% yang berasal dari transportasi (12%). 90 persen penyebab polusi udara dari BBM transportasi darat," jelas Satya.


Soal DKE, Satya: Sebaiknya Ditunda

Kendati demikian, ia turut memberikan apresiasi bahwa selama 2,5 tahun periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo terdapat berbagai upaya nasional mengantisipasi dan memitigasi dampak perubahan iklim tersebut sebagai bagian dari komitmen internasional dan juga sebagai inisiatif dan aksi strategis pemerintah ke depan.

"Indonesia harus mengambil peran penting sebagai negara yang aktif mengkampanyekan perubahan iklim. Pemerintah dan DPR terus bersinergi sejak penandatanganan persetujuan Paris (COP21)," terangnya.

Satya juga menggarisbawahi bahwa visi pembangunan energi ke depan harus menitikberatkan pada pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Hal tersebut tentunya akan didukung penuh oleh DPR.

"DPR akan terus mendukung visi pemerintah tentang bauran energi hingga 2050 yang mengutamakan penggunaan EBT hingga 31%. Bahkan, kami di Komisi VII juga mendorong pembentukan UU EBT," papar Satya.

"Negara-negara maju saat ini mulai beralih ke EBT. Indonesia harus konsisten penggunaan EBT ke depan mulai dari konversi ke BBG dalam bentuk CNG serta mengubah BBM kita yang ber-oktan 88 ke Euro 4 bahkan Euro 5 untuk menjamin energi bersih," pungkasnya.

Seperti diketahui, pada 2015, bauran energi nasional terdiri dari 39% minyak, 22% gas, 29% batubara, dan 10% EBT. Pada 2025 bauran energi tersebut direncanakan menjadi 25% minyak, 22% gas, 30% batu bara, dan 23% EBT; dan pada tahun 2050 menjadi 20% minyak, 24% gas, 25% batu bara, dan 31% EBT.

Satya Dorong Panja Pengawasan Implementasi PP Minerba

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Riana