logo


Penyerangan Novel Baswedan adalah Jendela Penghancuran KPK yang Sistemik

KPK masih tampak gamang dan enggan untuk secara terbuka melakukan penyelidikan atas teror, penyerangan, kriminalisasi yang kuat dugaan berkaitan dengan kasus-kasus yang saat ini ditangani KPK.

24 April 2017 19:25 WIB

Penyidik KPK Novel Baswedan yang keluar dari RS Mitra Keluarga untuk dipindahkan ke RS Eye Center.
Penyidik KPK Novel Baswedan yang keluar dari RS Mitra Keluarga untuk dipindahkan ke RS Eye Center. Dok. Jawapos.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM -Sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Sejumlah LSM itu menilai, KPK, tempat Novel mengabdi, belum menunjukkan upaya luar biasa untuk mengungkap kasus penyerangan itu secara maksimal.

Selain itu, dalam keterangan resminya, sejumlah elemen itu mengingatkan bahwa kasus Novel tak dapat dilepaskan dari kelalaian KPK dalam membangun perlindungan sistemik terhadap seluruh unsur di KPK.

"Apa yang terjadi dalam kasus Novel tidak dapat dilepaskan dari kelalaian dan ketidakseriusan pimpinan KPK dalam membangun perlindungan sistemik untuk seluruh unsur di KPK. Termasuk dalam menindaklanjuti semua percobaan atau tindakan teror sebelumnya yang kerap diterima Novel dan penyidik lainnya, juga pimpinan KPK. Di mana ancaman, penyerangan dan kriminalisasi sudah terjadi berulang kali sebelumnya," tulis Koalisi Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK, Jumat (21/4/2017).

Koalisi itu merupakan gabungan dari beberapa elemen masyarakat, antara lain ICW-KRHN-KontraS-LBH Jakarta-PSHK-YLBHI. Mereka menilai, KPK masih tampak gamang dan enggan untuk secara terbuka melakukan penyelidikan atas teror, penyerangan, kriminalisasi yang kuat dugaan berkaitan dengan kasus-kasus yang saat ini ditangani KPK.

"Serangan terhadap unsur KPK selama ini diselesaikan  secara internal dan tertutup. Hal ini mengakibatkan kasus tidak tuntas diselesaikan, dan serangan tetap berulang dengan eskalasi resiko yang semakin tinggi," tulisnya.

Lebih lanjut, Koalisi itu juga menyoroti kebijakan KPK yang terkesan tidak menjadikan situasi darurat yang dialami Novel Baswedan sebagai prioritas KPK.


Kepolisian Sebut Menuntaskan Kasus Novel Baswedan Adalah Instruksi Presiden

"Hal ini terlihat diantaranya dari sikap pimpinan KPK yang menyerahkan penyelidikan kasus Novel kepada pihak Kepolisian tanpa melakukan penyelidikan parallel akan dugaan adanya tindak pidana yang berhubungan dengan kasus korupsi, dalam hal ini tindak pidana untuk menghalang-halangi, mempersulit dan mernghentikan penyidikan tindak pidana korupsi (Obstruction of Justice) yang ditangani KPK," tambahnya.

Mereka juga menilai, fakta bahwa tidak berhasilnya kepolisian dalam mengungkap peristiwa-peristiwa kekerasan dan teror terhadap sejumlah aktivis anti korupsi di tanah air, dan termasuk terhadap penyidik KPK selama ini, harusnya cukup memberikan tanda bahwa KPK tidak bisa berpangku tangan untuk menyerahkan pengungkapan kasus-kasus tersebut terhadap Kepolisian saja.

"Dengan cara-cara tersebut, kami khawatir teror terus terjadi berulang karena seolah tidak ada upaya pencegahan, mitigasi, perlindungan, penindakan dan dukungan yang serius dari pihak internal KPK sendir," katanya.

Kasus penyiraman air keras terhadap Novel, kata sejumlah elemen itu, harus menjadi yang terakhir. Solusinya, Pertama, Pimpinan KPK melakukan penyelidikan sendiri terhadap kasus Novel dengan konstruksi telah terjadi upaya obstruction of justice terhadap KPK. Kedua, Pimpinan KPK membuka dan menyelidiki  kembali kasus-kasus teror yang terjadi sebelumnya baik kepada Novel maupun penyidik dan pimpinan KPK sebagai sebuah rangkain yang sistemik;

"Ketiga, Mendukung Tim Masyarakat Sipil yang juga bekerja untuk memberikan dukungan dalam pengungkapan kasus Novel dan teror terhadap KPK lainnya, sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan HAM sebagaimana dijamin dalam Konstitusi," imbuhnya.

Kata Advokat Senior dan Praktisi Hukum Soal Kasus Novel Baswedan

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas