logo


Jonan: Listrik yang Terjangkau Menciptakan Keadilan Sosial

Ignasius Jonan, telah membuat aturan baru mengenai penetapan batas harga listrik dari batu bara

10 April 2017 18:50 WIB

Menteri ESDM Ignasius Jonan memberikan arahan kepada seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (24/10).
Menteri ESDM Ignasius Jonan memberikan arahan kepada seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (24/10). Puskom KESDM

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, telah membuat aturan baru mengenai penetapan batas harga listrik dari batu bara. Dimana patokan harga tertinggi untuk listrik dari PLTU ini ditetapkan dalam Permen (Peraturan Menteri) ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Permen ESDM 19/2017).

Untuk PLTU mulut tambang, Jonan mengatakan jika BPP Pembangkit setempat lebih rendah dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada 75% BPP Pembangkitan setempat.

"BPP nasional saat ini sekitar Rp 1.300/kWh. Jika BPP Pembangkitan setempat lebih tinggi dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada 75% BPP Pembangkitan nasional," ujarnya saat diskusi coffe morning di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta Selatan, Senin (10/4).


Jonan Sebut Ada 2.500 Desa yang Belum Dialiri Listrik

Dalam hal ini, Jonan juga menjelaskan tentang tarif listrik saat ini. Ia mengklaim bahwa pihaknya saat ini tengah berupaya untuk menciptakan tarif listrik yang terjangkau untuk bisa dinikmati masyarakat banyak. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan akan kebutuhan listrik yang menjadi penyebab gap yang lebih besar

"Kalau ada sebuah daerah enggak ada listriknya, terus kabel listrik lewat depan rumah, terus yang punya rumah enggak bisa beli listriknya. Ini jadi persoalan besar. Saat ini ada 2500 desa yang belum dialiri listrik. Kalau itu terjadi, gap dari kesejahteraan jadi tambah besar. We have to go to the least cost," terangnya.

Disisi lain, Jonan tetap berupaya menjaga agar produsen listrik swasta bisa tetap untung dengan keuntungan yang wajar. Meski bukan untuk menciptakan listrik murah, namun dengan penekanan harga listrik ini akan lebih terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Listrik yang terjangkau akan mendukung terciptanya keadilan sosial.

"Tarif listrik harus berkeadilan untuk semua pihak, baik untuk rakyat maupun pengusaha listrik. Kita ingin tarif listrik fair dan terjangkau. Pemerintah juga tidak ingin pengusaha loss, tapi fairness saja. Saya enggak bilang murah, tapi terjangkau," paparnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Jonan berharap jurang antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin bisa dipersempit.

Selain peraturan diatas, Jonan juga mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Permen ESDM 12/2017). Dimana regulasi ini menetapkan patokan harga maksimum untuk listrik dari tenaga matahari, angin, air, biomassa, biogas, sampah, dan panas bumi. Dan harga paling tinggi hanya 85% dari biaya pokok produksi (BPP) listrik di daerah tempat beroperasinya pembangkit listrik EBT tersebut.

Jonan: Sampai Marah-Marah pun, Tak Ada yang Bisa Menaikkan Harga Minyak Dunia

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Aurora Denata