logo


Utang Pupuk Bersubsidi Dua Tahun Belum Lunas, Komisi IV: Itu Bukan Tanpa Alasan

Ternyata kualitas dan keseriusan dalam mengawasi laju pergerakan pupuk bersubsidi agar sampai ke petani inilah yang menjadi tantangan.

9 April 2017 16:40 WIB

Ilustrasi pupuk bersubsidi.
Ilustrasi pupuk bersubsidi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Soal anggaran subsidi pupuk, kabarnya negara memiliki utang yang belum dibayarkan. Terkait utang itu pula, Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo meyakini, pasti ada pertimbangan mengapa utang tersebut belum dilunasi.

"Itu (utang) kita harus pahamilah. Ini kan menjadi domain cash flow nya pemerintah, mengapa belum dibayarkan?," ucap politisi PDIP itu kepada Jitunews.com di Gedung DPR MPR.

"Bukan tanpa alasan loh belum dibayarkan. Tentu ada program-program kalau dibayarkan itu, maka cash flow terhadap program yang lain akan terganggu. Sedangkan selama masih belum vital mengganggu, tentu masih bisa ditunda, bayar tunda dulu, tetapi kami parlemen juga mengharapkan agar sisa yang belum dibayar itu segera dibayarkan, jika tidak dibayar tentu mengganggu cash flow perusahaan," ucapnya memperjelas.


Mentan 'Disentil' DPR Terkait Utang Subsidi Pupuk

Dengan demikian, tersimpan dua masalah besar dari program pupuk subsidi untuk petani. Satu adalah terkait utang dan selanjutnya adalah tentang pendistribusian yang nyatanya masih bermasalah tiap tahunnya.

Ternyata kualitas dan keseriusan dalam mengawasi laju pergerakan pupuk bersubsidi agar sampai ke petani inilah yang menjadi tantangan. Komisi IV sangat menghendaki dan berharap agar pupuk bersubsidi sampai kepada yang berhak.

"Inilah yang menjadi tugas kita bersama. Dalam beberapa kesempatan pertemuan dengan teman-teman pertanian dan Bulog, saya juga sampaikan untuk fungsi pengawas mulai dari tingkat kabupaten, distributor dan tingkatan-tingkatan lainnya benar-benar sampai ke tepat sasaran. Hingga ke lini paling bawah, yakni petani yang berhak itu sendiri," ucapnya.

Artinya, langkah yang harus diperbaiki adalah fungsi pengawasan yang sistematis sehingga program pupuk bersubsidi bergulir dengan baik. Sayangnya, Rahmad enggan gamblang saat Jitunews bertanya, siapakah subjek yang diberi otoritas untuk mengawasi pendistribusian pupuk.

"Sebenarnya hanya tinggal fungsi pengawasan saja. Kalau fungsi pengawasannya bagus, jalan program itu dengan baik. Siapa otoritas pengawasan? Semualah, penegak hukum, dinas terkait dan internal perusahaan. Banyak yang berperan di sini (pengawasan). Pemerintah juga harus awasi, korporasi sebagai yang bertugas menyalurkan pupuk juga berfungsi (pengawasan), jadi banyak lah," ucapnya.

Meski begitu, Rahmad tak setuju jika pupuk bersubsidi dikatakan tak sampai ke petani.

"Ah tidak, saya orang desa kok, saya orang lapangan, pupuk sampai. Tidak sampai itu salah besar, sampai. Persoalannya, ketika ada kasus pupuk tidak sampai, tidak dapat di suatu daerah, ya wajarlah. Bangsa kita ini begitu luas. Jadi wajar saja kalau ada yang berhak menerima tapi tidak kebagian kemudian bertanya, wajar dong. Saya tegaskan sampai, tapi ketika ada kasus-kasus harus segera diselesaikan," pungkasnya.

1.431 Petani di Yogyakarta Terima Bantuan Pupuk Murah

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah