logo


Kejahatan di Balik Distribusi Pupuk Subsidi Jadi Tantangan Bersama

"Banyak potensi, bisa saja harga dilambungkan padahal sudah disubsidi atau bisa saja pupuk dilarikan ke pihak-pihak yang sesungguhnya tidak berhak menerima pupuk bersubsidi," ucap Rahmad.

7 April 2017 17:48 WIB

Ilustrasi, pupuk bersubsidi.
Ilustrasi, pupuk bersubsidi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Praktek kejahatan dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi dinilai Anggota Komisi IV Rahmad Handoyo sebagai sebuah tantangan bersama. Artinya, baik pemerintah dan parlemen harus bahu membahu untuk memastikan bantuan pupuk bersubsidi riil dinikmati petani atau kelompok tani.

"Kalau kejahatan tahu sendirilah, ada yang sudah ditangani secara hukum. Tetapi ada saja yang masih melanjutkan hal negatif tersebut. Kita harus menjadikan hal itu tantangan bersama baik itu pemerintah atau pun kami di parlemen memberikan pengawasan yang lebih," demikian ucapnya kepada Jitunews.com di Gedung DPR RI.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, potensi penyelewengan terhadap pupuk subsidi beragam macamnya. Padahal adalah sebuah kewajiban mereka yang berhak seharusnya benar-benar menerima pupuk tersebut.


Petani Diminta Kerja 24 Jam, Demokrat: Edan!

"Banyak potensi, bisa saja harga dilambungkan padahal sudah disubsidi atau bisa saja pupuk dilarikan ke pihak-pihak yang sesungguhnya tidak berhak menerima pupuk bersubsidi," ucap Rahmad.

"Inilah yang terjadi tiap tahun yang juga kerap kita pertanyakan, bagaimana pupuk tepat sasaran? Kedua pupuk tersedia, ketiga sesuai dengan jumlah penerima yang berhak," lanjutnya.

Lagi-lagi, masalah data yang valid menjadi kendala dari setiap rangkaian pendistribusian pupuk selama ini. Kadang kala, jumlah data permintaan petani terhadap volume pupuk subsidi beririsan dengan anggaran yang diberikan. Untuk itu, Rahmad mengakui bahwa Komisi IV acap kali menanyakan soal penyempurnaan validitas data terhadap pihak terkait soal kebutuhan pupuk.

"Ini menjadi klasik masalah data di kelompok tani dengan jumlah anggaran yang diberikan selalu menjadi perbedaan. Termasuk soal proses penyempurnaan yang tiap tahun akan kita perbaiki. Selalu kita pertanyakan kepada pembuat kebijakan," katanya mengakhiri.

Kesejahteraan Petani Menurun, Mentan Siap Melawan Usaha Alih Fungsi Lahan

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah