logo


Di Ruko Fatmawati Dibuatnya Skenario Rekayasa Lelang Skandal e-KTP

Di sebuah ruko di Jakarta Selatan menjadi tempat merancang persengkongkolan untuk merekayasa proses lelang bagi tiga konsorsium untuk proyek e-KTP.

7 April 2017 08:09 WIB

Ilustrasi, E-KTP.
Ilustrasi, E-KTP. setkab.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kongkalikong skandal e-KTP tidak hanya dalam proses pengajuan dan penentuan anggaran di DPR, tetapi juga dirancang oleh sebuah tim yang melibatkan pihak-pihak lain di luar parlemen. Hal ini dipaparkan jaksa penuntut umum kasus korupsi berjamaah proyek e-KTP yang bertujuan memenangkan konsorsium PNRI (Percetakan Negara RI) dalam lelang proyek e-KTP dengan nilai pekerjaan Rp 5.841.896.144.993.

Sebuah tim yang dimaksud berawal dari pertemuan Irman saat menjadi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan Sughiarto yang saat itu menjadi Direktur Pengelokaan Informasi Adminstrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

”Para terdakwa (Irman dan Sughiarto, red) melakukan pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Johanes Richard Tanjaya dan Husni Fahmi. Dalam pertemuan itu terdakwa I (Irman, red) memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai orang yang akan mengurus penganggaran dan pelaksanaan proyek e-KTP. Terdakwa I juga menyampaikan Andi Narogong meminta mengikuti proses pengadaan e-KTP,” papar Jaksa KPK Irene Putri, pada surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat.


Dituding Nazar Nikmati Korupsi e-KTP, Anas: Fitnah Lebih Kejam dari Pembunuhan

Dari pertemuan itu, Andi Narogong menggelar pertemuan lanjutan di ruko miliknya di Graha Mas Fatmawati Blok B Nomor 33-35, Jakarta Selatan, yang disebut jaksa sebagai ”Ruko Fatmawat” yang dihadiri sejumlah tim, yakni ;
a). Tim dari PT Java Trade Utama yang pernah mengerjakan proyek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri pada anggaran tahun 2009. Tim ini terdiri dari Johanes Richard Tanjaya, Andi Noor, Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby dan Eko Purwoko.
b). Kemudian ada tim lain dari Andi Agustinus alias Andi Narogong, yakni Setyo Dwi Suhartanto selaku Staf Direksi Percetakan Negera RI (PNRI), Mudji Rachmat Kurniawan dan Dudy Susanto dari PT Softob Technology Indonesia (STI). Selain itu juga hadir Wahyu Supriyantono, Benny Akhir dan kedua saudara kandung Andi Narogong, yakni Vidi Gunawan dan Dedi Priyono.
c). Juga hadir Mayus Bangun, Manager Government Public Sector PT Astra Graphia IT.
d). Irvan Hendra Pambudi Cahyo, Direktur PT Mukarabi Sejahtera
e). Dari tim PNRI, yakni Isnu Edhi Wijaya, Direktur Utama PNRI dan Yuniarto Direktur Produksi PNR serta AGus Eko Priadi.
f). Juga ada tim dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), yakni Hausni Fahmi sebagai Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, bersama Dwidharma Priyasta, Tri Sampurno dan Sri Pamungkas.
g). Paulus Tannos, Dirut PT Sandipala Arthaputra dan anaknya Catherine Tannos.
h). Serta beberapa vendor atau penyedia barang di antaranya Johannes Marliem selaku penyedia produk automated finger print identification sistem (AFIS) merk L1.
i).Juga hadir Berman Jandry Hutasoit selaku Business Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia yang merupakan penyedia software merk Oracle serta Jack Gijrath selaku penyedia produk semi konduktor merk NXP Singapura.

Oleh jaksa penuntut umum, mereka kemudian disebut sebagai sebuah tim. ”Orang orang yang ikut pertemuan di Ruko Fatmawati selanjutnya disebut Tim Fatmawati,” sebut jaksa.

Tim Fatmawati menyepakati sejumlah hal terkait proses lelang dan pelaksanaan pengadaan e-KTP. Jaksa menyebut proses pelelangan diarahkan untuk memenangkan konsorsium PNRI dengan membentuk pula konsorsium Astragrapha dan konsorsium Murakabi Sejahtera sebagai peserta pendamping lelang.

Selain itu dilakukan pemecahan Tim Fatmawati untuk menjadi tiga tim, yang tujuannya seluruh anggota Tim Fatmawati agar bisa menjadi peserta lelang -- untuk memenuhi minimal peserta lelang sebanyak tiga peserta.

Tim pertama adalah konsorsium PNRI yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, PT Sandipala Artha Putra.

Tim kedua adalah konsorsium Astagraphia yang terdiri dari PT Astra Graphia IT, PT Sumber Cakung, PT Trisakti Mustika Graphika, PT Kwarsa Hexagonal.

Sedangkan tim ketiga adalah konsorsium Murakabi Sejahtera yang terdiri dari PT Murakabi, PT Java Trade, PT Aria Multi Graphia, PT Stacopa.

Tim-tim ini mensinkronkan produk-produk tertentu untuk kepentingan e-KTP yang kemudian digunakan menjadi dasar dalam penetapan spesifikasi teknis. Mereka juga membuat harga pasar yang dinaikkan sehingga lebih mahal dari harga sebenarnya.

”Konfigurasi spesifikasi teknis dan price list tersebut pada akhirnya dipergunakan oleh terdakwa II (Sughiarto, red) sebagai bahan acuan dalam pembuatan rencana kerja dan syarat syarat (RKS) dan Harga Perkiraan sendiri (HPS),” papar jaksa.

Begitu tiga konsorsium terbentuk, siap mengikuti lelang pengadaan e-KTP, selanjutnya terdakwa Irman dan Sugiharto menemui Diah Anggraini yang menjabat Sekjen Kemendagri pada Februari 2011 di kantor Diah.

”Dalam pertemuan itu Diah Anggraini meminta para terdakwa mengamankan konsorsium PNRI, konsorsium Murakabi Sejahtera dan konsorsium Astragraphia, karena ketiga konsorsium itu dibawa atau berafiliasi dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong,” urai jaksa.

Atas skenario besar yang dirancang oleh Irman dan Sugiharto maka keduanya didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama Andi Narogong, Isnu Edhi Wijaya (Ketua Konsorsium Percetakan Negara RI) dan Setya Novanto serta ketua panitia pengadaan barang/jasa Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011. Dan akhirnya negara mengalami kerugian akibat korupsi e-KTP mencapai Rp 2,3 triliun.

 

Soal Suap Proyek e-KTP, Ahok: Enggak Ada yang Berani Kasih ke Gue

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan,Yusran Edo Fauzi