logo


Indosat Ikut Terkait dalam Skandal e-KTP Jaksa KPK anggap sudah rampung pembuktian

Penganggaran perkara korupsi e-KTP. Kini, fokus ke soal rekayasa proses lelang pengadaan e-KTP yang melibatkan Indosat

7 April 2017 08:05 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM – Jaksa KPK, Irene Putri menyatakan persidangan berikut kasus skandal e-KTP akan fokus membedah persengkongkolan dalam proses lelang pengadaan e-KTP.”Kita sudah selesai dengan (masalah, red) penganggaran. Kita akan mulai dengan persengkongkolan terkait Tim Fatmawati, proses pengadaaan e-KTP,” ujar Jaksa KPK, Irene Putri, kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (6/4). 

Kini tinggal pembuktian mengenai Tim Fatmawati yang merekayasa terbentuknya tiga konsorsium sebagai peserta lelang e-KTP.  Orang-orang yang terlibat di Tim Fatmawati yang mengatur proses sebelum lelang hingga pelaksanaan lelang dan sampai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP.  

KPK sudah mengantongi sederet bukti yang akan dipaparkan dalam persidangan berikutnya -- disertai akan menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan mengenai kongkalikong e-KTP.
Dalam surat dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, jaksa KPK memaparkan skenario kongkalingkong untuk proses pengadaan e-KTP dibuat oleh sebuah tim besar yang disebut jaksa sebagai ”Tim Fatmawati.”


Miryam Bukan Tersangka Terakhir Kasus E-KTP. Siapa Selanjutnya?

Tujuan dari Tim Fatmawati adalah memenangkan konsorsium PNRI (Percetakan Negara RI) dalam lelang proyek e-KTP dengan nilai pekerjaan Rp 5.841.896.144.993.

KPK mengungkap adanya sejumlah pertemuan antara Irman sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan Sughiarto selaku Direktur Pengelokaan Informasi Adminstrasi Kependudukan (PIAK) Kemdagri serta bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Andi Narogong dan sejumlah orang menggelar pertemuan di ruko miliknya di Graha Mas Fatmawati Blok B Nomor 33-35, Jakarta Selatan yang disebut sebagai Ruko Fatmawati. Sehingga Jaksa KPK menyebutnya sebagai pertemuan ”Tim Fatmawati.”

Tim Fatmawati ini menyepakati proses lelang dan pelaksanaan pengadaan e-KTP. Tim ini juga mensinkronkan produk-produk tertentu untuk kepentingan e-KTP untuk menjadi dasar penetapan spesifikasi teknis. Tim ini juga membuat harga pasar yang dinaikkan (mark-up) sehingga lebih mahal dari harga sebenarnya. 

Indosat Ikut Terkait 

Jaksa Irene mengatakan pihaknya juga akan memanggil pihak Indosat untuk menerangkan proyek jaringan komunikasi data (jarkomdat) e-KTP. Pada sidang kemarin (6/4), Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, mengatakan perusahaannya tidak memiliki sistem jarkomdat sehingga mendelegasikan pekerjaan tersebut ke Indosat.

”Jarkomdat itu dalam kontrak (proyek e-KTP, red) harusnya dikerjakan Quadra Solution. Tapi Quadra Solution tidak punya jaringan dan dia kemudian mensubkan kepada Indosat,” terang Irene.

Anang, lanjut Irene, mengakui biaya delegasi pekerjaan itu sebesar Rp 238 miliar. Lalu yang jadi masalah kenapa Quadra Solution mengambil jatah Rp 1,4 triliun. "Indosat itu real cost hanya menerima Rp 238 miliar, sementara kontraknya jauh lebih besar. Itu kan menurut Pak Anang ya," tutur Irene.

”Nanti kita panggil juga orang Indosatnya,” sebut lanjut Irene. Apakah oknum pejabat Indosat ikut mengutip uang panas ? Kita tunggu saja pengungkapan jaksa berikutnya. 

Dituding Nazar Nikmati Korupsi e-KTP, Anas: Fitnah Lebih Kejam dari Pembunuhan

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan,Yusran Edo Fauzi