logo


Ada Konsekuensi Hukum Bagi Penyeleweng Pupuk Bersubsidi

Terkait kelangkaan pupuk bersubsidi menjelang atau saat memasuki musim tanam, politisi PAN itu menjelaskan bahwa kasus di masing-masing daerah memiliki perbedaan.

6 April 2017 14:58 WIB

Ilustrasi pupuk bersubsidi.
Ilustrasi pupuk bersubsidi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kebaikan pemerintah untuk mengkatrol tingkat produksi pangan petani dengan memberikan pupuk bersubsidi adalah sebuah kebijakan yang pro rakyat. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga mengingatkan bahwa pupuk subsidi yang diberikan pemerintah tidak boleh diperjual belikan oleh pihak mana pun termasuk petani.

"Pupuk bersubsidi itu adalah pupuk yang tidak boleh diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan itu termasuk pidana. Karena pupuk bersubsidi itu adalah pupuk yang diberikan pemerintah untuk petani yang memiliki syarat-syarat sebagai penerima pupuk bersubsidi," demikian ucapnya kepada Jitunews.com.

"Ada beberapa kasus tertangkap juga. Ada pupuk di kabupaten a dijual ke kabupaten b. Itu ketawan karena melibatkan kepolisian. Di setiap kabupaten atau kota, ada itu pengawasan sedemikian," ungkapnya.


KKP-FAO Lakukan Training untuk Percepat Perluasan Area Minapadi di Indonesia

Terkait kelangkaan pupuk bersubsidi menjelang atau saat memasuki musim tanam, politisi PAN itu menjelaskan bahwa kasus di masing-masing daerah memiliki perbedaan. Apakah karena proses distribusi atau volume pupuk?

"Kalau volume itu begini biasanya, misalkan di kabupaten a kebutuhan musim tanam 100 ribu ton, tapi pendistribusian di tingkat kebupaten itu volumenya ternyata tidak sesuai dengan RDKK," katanya menjelaskan.

Terpenting bagi Yoga, pendistribusian pupuk bisa berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat ukuran mulai dari distributor hingga ke pengecer. Untuk itu dibutuhkan pengawasan yang baik agar bisa diricek terus tepat-tepat tersebut di atas. Siapa yang melanggar rantai pendistribusian juga harus diberikan hukuman.

"Soal pengawasan, kalau kami mengawasi dari tingkat paling atas. Kita awasi terus. Biasanya kelangkaan itu dari variabel alokasi, misalnya, pupuk subsidi dijual ke swasta atau ke perkebunan. Ada juga yang begitu. Ternyata beberapa perkebunan swasta itu menggunakan pupuk bersubsidi," terang Yoga.

Permaianan dagang kerap muncul dalam pengalokasian pupuk bersubsidi di masing-masing kabupaten atau daerah. Parahnya, ucap Yoga, terkadang bupati sendiri tak mengetahui permainan dagang itu.

"Jadi kalau ada gitu ditindak secara hukum biar jera, sudah ada payung hukumnya untuk menjerat hal tersebut," jelasnya Yoga mengakhiri.

Diplomasi Kopi Presiden Jokowi

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah