logo


Viva Tak Setuju, Pupuk Bersubsidi Dikatakan Tak Sampai ke Petani

"Biasanya di dapil saya petani sms,'pak saya di desa ini kurang pupuk atau pupuk belum datang, ini RDKK nya'. Langsung saya telpon bupati, saya telpon pak dirjen ada apa?, Tak lama pupuk langsung di drop," ucap Yoga.

6 April 2017 14:02 WIB

Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pupuk bersubsidi tak boleh telat diterima petani terlebih saat masa tanam telah tiba. Mengingat petani di daerah sangat bergantung pada ketersediaan pupuk bersubsidi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga, menegaskan, seharusnya ketersediaan pupuk sudah siap sebelum masuk musim tanam. Tidak boleh pupuk justru baru hadir di sekitar petani setelah atau pun bertepatan dengan masa tanam. Jika itu terjadi, maka wajar saja jika pemberitaan soal kelangkaan pupuk bersubsidi terkuak.

"Sebelum musim tanam, pupuk sudah harus ada, jangan sampai setelah tanam pupuk baru datang. Biasanya istilah kelangkaan kan kaya gitu, kok pupuk belum datang," ucap Yoga kepada Jitunews.com di gedung DPR MPR.


Kementan: Pupuk 2020 Cukup

"Apakah karena distribusi atau karena faktor volume yang habis," ucap politisi PAN itu melanjutkan.

Untuk itu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi harus dibuat secara benar. Mengingat saat ini pemerintah juga sedang gencar melakukan program pembukaan lahan baru.

Terkait pembukaan lahan persawahan baru, Viva Yoga menjelaskan bahwa program tersebut juga berhak menerima jatah pupuk bersubsidi. Hanya saja di luar dari jatah yang disusun dalam RDKK.

"Kelompok tani cetak sawah baru juga menerima bantuan pupuk bersubsidi, namun di luar dari RDKK yang sudah ada. Jadi tidak mengambil volume RDKK yang sudah ditetapkan pemerintah," ungkap Yoga.

"Lahan baru itu ada berapa hektar, tempatnya di mana. Yang terpenting adalah harus tepat waktu, tepat sasaran dan tepat ukuran," sahutnya.

Meski begitu, Yoga enggan bersepakat jika disebut pupuk bersubsidi tidak sampai ke petani.

"Biasanya di dapil saya petani sms,'pak saya di desa ini kurang pupuk atau pupuk belum datang, ini RDKK nya'. Langsung saya telpon bupati, saya telpon pak dirjen ada apa?, Tak lama pupuk langsung didrop," ucap Yoga.

Hanya saja, Yoga menggarisbawahi, hal di atas tidak bisa terus terjadi. Pupuk baru tiba saat ada komplin dari petani ke wakilnya di parlemen. Harusnya proses pendistribusian sudah berjalan secara otomatis dan sampai. Terlebih, pemerintahan baik pusat dan daerah telah memiliki perangkatnya hingga ke kabupaten atau kota.

"Kan sudah ada satuan tugas untuk pengawasan pupuk bersubsidi hingga ke tingkat paling bawah," pungkasnya mengakhiri.

Agar Distribusi Pupuk Lancar, Kementan Ingatkan Pemda Segera Percepat Realisasi

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah