logo


Pupuk Subsidi Hanya untuk Petani dengan Lahan Kurang dari 2 Ha

Pada dasarnya, volume pupuk bersubsidi yang diajukan oleh petani atau kelompok tani harus disesuaikan dengan jumlah lahan yang dimiliki.

6 April 2017 12:49 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga, bersuara tentang pupuk bersubsidi yang dianggarkan hingga Rp 1,2 triliun untuk tahun 2017. Bahwa pendistribusian atau alokasinya harus tepat waktu, tepat volume, tepat sasaran, tepat petani dan tepat takaran.

Dalam keterangan politisi PAN itu, mekanisme pendistribusian pupuk adalah kewenangan pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi para petani dengan lahan kurang dari dua hektar.

"Subsidi pupuk itu Rp 1,291 triliun, hafal saya. Pupuk itu diberikan kepada petani yang memiliki lahan kurang dari dua hektar. Pupuk itu prinsip alokasinya tepat waktu, tepat volume, tepat sasaran, tepat petani dan tepat takaran," demikian ucapnya kepada Jitunews.com di Ruang Rapat Komisi IV di Gedung DPR MPR.


KKP-FAO Lakukan Training untuk Percepat Perluasan Area Minapadi di Indonesia

"Semua pupuk yang didistribusikan berdasarkan RDKK yang disusun petani atau kelompok tani yang berkoordinasi dengan pihak UPT pertanian hingga tingkat desa atau kecamatan. Kemudian pupuk bersubsidi dibagikan pemerintah untuk didistribusikan sampai ke zona di bawah hingga ke distributor, pengecer dan petani atau kelompok tani," ucap Yoga melanjutkan.

Lantas, ketika pupuk bersubsidi tersebut bermasalah lantaran ada petani yang tidak bisa mendapatkan, Yoga mengatakan, maka harus dilihat terlebih dahulu permasalahannya.

"Kita lihat, dari sisi transportasi kelangkaannya itu ada di mana. Apakah karena faktor distribusi atau karena tidak adanya pupuk? Biasanya yang terjadi itu adalah tidak sesuainya dengan RDKK," ucapnya menambahkan.

Yoga menjelaskan, permasalahan yang kerap timbul dari ketidaksesuaian RDKK ialah ada daerah yang penyerapan pupuk bersubsidi itu lebih besar daripada volume yang disediakan.

"Misalnya, penambahan areal yang tidak dilaporkan melalui RDKK. Masalahnya pupuk bersubsidi itu tidak hanya untuk petani sawah saja, petani sekitar hutan juga dapat subsidi," kata Yoga mencontohkan.

Meski begitu, Yoga tak bisa membetulkan jika kelangkaan pupuk bersubsidi disebabkan faktor produksi. Pasalnya, jumlah produksi pupuk disesuaikan dengan volume permintaan yang tercantum dalam RDKK. Sehingga menjadi penting penyusunan RDKK tersebut agar jumlah pupuk yang disalurkan kepada petani volumenya tidak salah, baik kurang atau pun berlebih.

"Jadi kelangkaan itu bisa karena faktor distribusi atau ketidaksesuaian RDKK. Kalau faktor produksi tidak, produksi itu didasarkan pada volume dari total yang tercantum dalam RDKK. RDKK menjadi acuan di dalam distribusi dan produksi pupuk bersubsidi. Makanya RDKK itu harus betul-betul riil," ungkap Yoga.

Pada dasarnya, volume pupuk bersubsidi yang diajukan oleh petani atau kelompok tani harus disesuaikan dengan jumlah lahan yang dimiliki. Peraturan tersebut diambil demi menghindari oknum yang mengatasnamakan petani atau kelompok tani kemudian mengajukan pupuk bersubsidi padahal tidak memiliki lahan.

"Permintaan suatu jumlah volume pupuk harus disesuaikan dengan lahan yang dimiliki dan tidak bisa petani atau kelompok tani meminta pupuk padahal tidak memiliki lahan sawah," ucap Yoga menegaskan.

Diplomasi Kopi Presiden Jokowi

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah