logo


Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Masih Lemah

Untuk menghindari distribusi yang salah sasaran, Kementan perlu memperketat pengawasan secara intensif baik terhadap distributor maupun terhadap pengecer.

5 April 2017 20:10 WIB

Buruh angkut memindahkan pupuk urea ke truk untuk didistribusikan di Gudang Pupuk Kujang Lini III, Awipari, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (2/4/2015).
Buruh angkut memindahkan pupuk urea ke truk untuk didistribusikan di Gudang Pupuk Kujang Lini III, Awipari, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (2/4/2015). Antara

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Penangkapan mafia pupuk oleh aparat kepolisian dari unit Satreskrim Polres Purwakarta, Jawa Barat pada Maret 2017 kembali membuat publik awas terhadap pendistribusian pupuk. Dalam kasus itu, polisi menangkap sejumlah pegawai perusahaan distributor pupuk yang terbukti melakukan kecurangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.

Kinerja kementerian pertanian pun kembali dipertanyakan. Untuk urusan pupuk, apresiasi itu kembali dicabut dari hingar bingar publik. Ada yang salah dengan mata rantai serta pengawasan terhadap distribusi pupuk di Indonesia, sekecil apapun jumlah yang diselewengkan para pelaku.

Pasalnya, dalam komitmennya, Kementan kerap menjelaskan bahwa pemberian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia. Sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam kasus mafia pupuk yang mencuat, dampaknya akan berpengaruh terhadap harga pupuk yang harus dibeli petani. Dampak lain ialah adanya penurunan produktivitas pertanian yang ditanggung petani.

Dalam kasus Purwekerto misalnya, modus yang dilakukan pelaku adalan membologi kemasan pupuk berukuran 50 Kg dengan paralon lalu isinya dikeluarkan 3-5 Kg per karung. Karung itu lalu diganti dengan karung baru yang resmi dikeluarkan oleh pabrik.

Dari praktik ini, bisa dipastikan volume pupuk bersubsidi yang harus diterima petani akhirnya berkurang.

Berdasarkan ketentuan peruntukan pupuk bersubsidi, pupuk bersubsidi diperuntukan kepada petani tanaman pangan, holtikultura, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan/ udang. Tidak diperuntukkan bagi perusahaan sektor pertanian.


Subsidi Pupuk Capai Rp1 Triliun, NasDem Tegaskan untuk Petani

Kementerian pertanian pun telah memberikan label merah bertuliskan 'Pupuk Bersubsidi Pemerintah- Barang Dalam Pengawasan' untuk menghindari penyelewengan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Distribusi pupuk bersubsidi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dalam peraturan itu, juga diatur tugas dan tanggung jawab produsen, distributor, dan pengecer.

Dalam beberapa kasus, penyelewengan justru dilakukan oleh pihak distributor dan pengecer. Yang paling terang adalah dalam kasus mafia pupuk di Purwekerto yang melibatkan pegawai PT. Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang. Dua perusahaan itu merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia, salah satu perusahaan plat merah yang bergerak di bidang pertanian.

Untuk menghindari distribusi yang salah sasaran, Kementan perlu memperketat pengawasan secara intensif baik terhadap distributor maupun terhadap pengecer.

Proses pengawasan terhadap distribusi pupuk perlu melibatkan aparat kepolisian, bahkan KPK. Hal itu demi mencegah sekaligus melepaskan mata rantai distribusi pupuk dari belenggu korupsi yang masih subur di kalangan perusahaan distributor resmi pupuk bersubsidi.

Dengan demikian, petani dapat mendapatkan haknya atas pupuk secara penuh, tak dipotong oleh tangan-tangan penjarah pupuk.

Tak Benar Jika Dibilang Pupuk Subsidi Tak Sampai ke Petani

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex