logo


BPH MIGAS Sosialisasi Pengenaan Biaya Minimum 4M Kubik/Bulan

Sosialisasi ini sudah berjalan sejak Februari lalu. Harapanya dengan adanya ketetapan dari BPH MIGAS akan ketetapan tersebut, harus diikuti pula oleh Pertamina maupun PGN.

5 April 2017 18:58 WIB

BPH MIGAS Sosialisasi Pengenaan Biaya Minimum 4M Kubik/Bulan
BPH MIGAS Sosialisasi Pengenaan Biaya Minimum 4M Kubik/Bulan Jitunews/Garry Talentedo

JAKARTA, JITUNEWS.COM - BPH MIGAS saat ini telah melakukan Sosialisasi Perubahan Peraturan BPH MIGAS Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengenaan Biaya Minimum untuk RT-1 dan RT-2 sebesar 4M kubik/bulan. Dalam hal ini tentang penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

Menurut Direktur Gas Bumi Umi Asngadah, saat ini pihaknya telah melakukan penurunan pengenaan mengenai biaya minimum untuk jaringan gas dan pelanggan kecil, yang mana dulunya melalui keputusan BPH no 22 tahun 2010. Adapula perubahan yang terjadi dari 10M kubik turun menjadi 4M kubik.

"Ada keluhan dari masyarakat itu memberatkan karena kalau 10m kubik itu kalau dipakai/tidak dipakai masyarakat harus membayar sekitar 40-50 ribu. Dan hal ini kemudian kita evaluasi, kita dapat masukan juga dari masyarakat, badan usaha, kita turunkan dan hari ini kita sosialisasikan kepada masyarakat melalui keputusan bph no 1 tahun 2017 menjadi 4m kubik," ujarnya di Kantor BPH MIGAS, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (5/4).

Umi menjelaskan alasan menjadi 4M kubik. Hal ini dikarenakan rata-rata penggunaan masyarakat itu adalah satu tabung elpiji 3kg dan itu setara dengan 4m kubik. Jadi, masyarakat hanya perlu membayar 16 ribu/bulannya.

Umi juga mengatakan bahwa sosialisasi ini sudah berjalan sejak Februari lalu. Ia berharap, dengan adanya ketetapan dari BPH MIGAS akan ketetapan tersebut, harus diikuti pula oleh Pertamina maupun PGN.

"Ketetapannya juga diundangkan oleh negara ya harus dipatuhi. Semua operator baik itu Pertamina maupun PGN harus mematuhi hal tersebut, yaitu seluruh NKRI sudah dibangun jargas maupun pelanggan kecil harus dikenakan 4m kubik," jelasnya.

Perihal pengontrolan dalam hal ini, Umi mengaku telah melakukan pengawasan ke lokasi-lokasi yang mengalami kendala. Seperti di Lhouksemawe dan Aceh.

"Di situ pengenaannya masih 10m kubik dan sudah kita tegur untuk mengikuti aturan 4m kubik/bulan," paparnya.

Penggunaan Gas untuk Pembangkit Bisa Menghemat Rp 70 Triliun

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Marselinus Gunas