logo


Jangan Permainkan Data Jika Tak Ingin Pupuk Subsidi Tak Tepat Sasaran

Pembuatan atau perumusan data ada kalanya disusupi oleh kepentingan-kepentingan yang membuat nilai dalam data itu bisa lebih besar atau dikecilkan.

5 April 2017 14:52 WIB

Dua pekerja berada di depan tumpukan pupuk, di salah satu gudang PT Petro Kimia Gresik (PKG), Gresik, Kamis (18/12).
Dua pekerja berada di depan tumpukan pupuk, di salah satu gudang PT Petro Kimia Gresik (PKG), Gresik, Kamis (18/12). Antara

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pupuk bersubsidi yang seharusnya bisa segera dinikmati petani dalam mempersiapkan masa tanam rupanya belum berjalan baik. Banyak variabel yang mengakibatkan petani harus bersabar panjang lantaran ketersediaan pupuk bersubsidi terus terkendala.

Politisi asal PDIP Henky Kurniadi secara tegas menyatakan, masalah pupuk bersubsidi adalah masalah gampang. Mengingat pemerintah memiliki perangkatnya hingga ke desa-desa. Namun, tentunya kebijakan pemberian pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak harus dimulai dengan pemaparan data yang baik.

"Ini kan masalah data, masalah statistik. Semua masalah kita kan masalah data. Masing-masing memiliki data. Hanya saja data mana yang paling benar itu yang sulit dibuktikan," demikian kata Henky kepada Jitunews.com saat ditanyai soal pengiriman pupuk yang terus bermasalah.


Daniel Johan: Subsidi Pupuk Seharusnya Diberikan ke petani Melalui Jaminan Harga

Lebih luas, Henky menggambarkan, terkadang data khususnya milik Badan Penelitian Statistik (BPS) kerap dijadikan rujukan oleh setiap kementerian yang berujung pada sebuah keputusan atau kebijakan.

"Data itu kadang kala sebagai senjata dari sebuah rasionalitas keputusan. Masalahnya datanya benar apa tidak? Data akhirnya menjadi penting, karena jika data salah, maka keputusan juga salah. Kalau data yang masuk sampah keluarnya sampah," ucapnya melanjutkan.

Sedari itu, sebagai salah satu upaya agar pupuk bersubsidi bisa sampai tepat sasaran dan tak bermasalah, anggota Komisi IV itu kerap mengkritik BPS. Seperti yang dijelaskan di atas, kadang kala data BPS tersebut dijadikan referensi banyak kementerian untuk mengeluarkan keputusan.

"BPS anggaran sudah besar, saya selalu mengkritik. Parahnya hasil yang dikeluarkan BPS kerap dijadikan pembenaran setiap keputusan kementerian," katanya.

Pembuatan atau perumusan data ada kalanya disusupi oleh kepentingan-kepentingan yang membuat nilai dalam data itu bisa lebih besar atau dikecilkan.

"Tergantung kepentingan, data bisa saja nilainya lebih kecil atau justru lebih besar. Misal, kadang untuk sesuatu hal yang memang ingin di-stop, maka disebutlah stok masih ada, padahal tak ada," sahutnya melanjutkan.

Utang Pupuk Subsidi Rp15 T Sudah Dua Tahun Belum Dibayar

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah
 
×
×