logo


Utang Pupuk Subsidi Rp15 T Sudah Dua Tahun Belum Dibayar

Jika ketersediaan pupuk sangat minim, bahkan hingga kosong, produktivitas petani pun akan semakin menurun.

4 April 2017 14:48 WIB

Wasekjen PKB, Daniel Johan.
Wasekjen PKB, Daniel Johan. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Jangan remehkan soal penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani. Kementerian Pertanian yang belakangan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan harus benar-benar bekerja agar pupuk tersebut bisa diambil manfaatnya bagi petani.

Adalah Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, yang menggarisbawahi persoalan tersebut.

"Ya biasa pengawasan, soal penyerapan sampai sekarang, lalu persoalan pupuk, persoalan cetak sawah, dan hal-hal yang kita dapatkan selama reses kemarin (3/4/2017)," ungkap wakil sekretaris jenderal Partai Kebangkitan Bangsa itu saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (4/4).


Klik! Ini Cara Jitu Membuat Pupuk Urine Kelinci

Seandainya, ucap Daniel, ketersediaan pupuk sangat minim, bahkan hingga kosong, maka produktivitas petani pun akan semakin menurun.

"Pupuk salah satunya, begitu mau nanam pupuknya kosong. Nah sementara pupuk itu harus ada waktu penanaman, kalau nggak ada akan berpengaruh dropnya produktivitas. Kalau dia (pupuk) telat, drop tuh, yang standarnya misalnya enam ton bisa jadi malah hanya tiga ton karena telat," ujar Daniel.

Selain ketersediaan pupuk, lanjut Daniel, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga harus melunasi biaya yang belum dibayarkan kepada perusahaan pupuk yang sudah tertunggak sejak tahun 2014 lalu.

"Oh iya, (utang subsidi pupuk) masih hampir sekitar 15 triliun yang belum bayar. Sebenarnya gini, tahun ini, tahun 2017 gitu ya, ngutang, dibayar pada anggaran 2018, biasanya begitu. Nah tetapi yang mulai pemerintahan sekarang, tahun lalu ngutang, eh tahun ini belum dibayar lagi, akhirnya dibayar akumulatif dari 2014 dan 2015," katanya.

Sedangkan untuk tahun 2016 sendiri, Daniel menuturkan, masih dalam tahap audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Iya dua tahun, 2016 itu sekitar satu triliun lebih tapi masih tunggu audit final BPK," ujarnya.

Oleh karena itu, Daniel pun meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk segera menganggarkan dana pembayaran utang subsidi tersebut.

"Ya karena nggak dianggarin oleh Menkeu. Biasanya nggak di perubahan malah, di APBN tahun berikutnya," ungkapnya menambahkan.

Siapa Penikmat Subsidi Pupuk?

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah,Nugrahenny Putri Untari
 
×
×