logo


DPR Dorong Indonesia Miliki Indeks Pangkalan Data Hasil Riset Nasional

Sistem pangkalan data ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan sektor riset dan teknologi di Indonesia.

4 April 2017 11:05 WIB

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah.
Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah, mengatakan Indonesia perlu memiliki sebuah pangkalan data hasil riset yang dapat menampung berbagai data riset, baik berupa buku, jurnal ilmiah, dan prosiding hasil seminar. 

Menurut Anang, sistem pangkalan data ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan sektor riset dan teknologi di Indonesia, sehingga nantinya Indonesia bisa mandiri dan tidak terus-terusan bergantung pada pangkalan data ilmiah internasional.

"Keberadaan pangkalan data berbasis nusantara yang berkualitas internasional ini sangat penting untuk menampung hasil karya cipta, hasil riset, serta tulisan ilmiah. Saatnya kita berdikari di kaki sendiri untuk tidak lagi bergantung pada indeks Scopus maupun DOAJ (Directory of Open Access Journal), pangkalan data ilmiah internasional," kata Anang di Jakarta, Selasa (4/4/2017). 


Anang Hermansyah Gulirkan RUU Tata Kelola Industri Musik

Selain itu, lanjut Anang, pangkalan data hasil riset tersebut nantinya akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Indonesia untuk membaca, mengaplikasikan, maupun memanfaatkan hasil riset karya anak bangsa untuk kemajuan Indonesia di berbagai bidang. Selain itu, para ilmuwan, periset dan penulis juga akan diuntungkan dengan pengakuan hak-hak intelektual karyanya.

Dalam mewujudkan hal ini (pangkalan data hasil riset), menurut Anang, harus ada koordinasi dan kerja sama antar-lembaga dan kementerian terkait dengan Kemenristek Dikti sebagai pusatnya.

"Kemenristek Dikti sebagai leading sector di bidang riset ini semestinya mengkoordinir kementerian/lembaga lainnya untuk memperkuat riset sekaligus hasil riset dapat aplikatif. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat mengawali ini untuk melibatkan kementerian/lembaga lainnya seperti LIPI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bekraf dan stakeholder lainnya," pungkasnya.

Hari Film Nasional, Anang Desak Pemerintah Kongkretkan Sistem Box Office

Halaman: 
Penulis : Nugrahenny Putri Untari