logo


Antasari: Strategi Tuntutan Sidang E-KTP Harus Dibenahi

Antasari Azhar mengkritik mengenai tuntutan dalam sidang yang sudah bergulir

2 April 2017 21:00 WIB

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menghadiri acara Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1).
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menghadiri acara Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sidang kasus E-KTP saat ini telah memasuki sidang yang ke-empat pasca digelar Kamis lalu (30/3). Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta tersebut diketahui Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan 7 saksi.

Mereka yang bersaksi terdiri dari tiga penyidik KPK, yaitu Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan Irwan Santoso. Selain itu Miryam S Haryani, Ganjar Pranowo, Agun Gunanjar dan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Dalam persidangan tersebut, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, mengkritik mengenai tuntutan dalam sidang yang sudah bergulir empat kali tersebut. Menurutnya, strategi tuntutan yang sudah berjalan tersebut bisa lebih fokus dari hulu.

“Ini kan sudah masuk beberapa saksi, mustinya saksi yang pertama kali dihadirkan itu Andi (Narogong). Kan awalnya uang bermula dari dia, abis itu baru saksi-saksi lainnya. Jadi untuk menghindari kesaksian lainnya dulu. Dari Andi trus ke kemendagri baru ke maryam, harusnya jangan begitu. Tuntaskan si andi ini dulu baru ke yang lain, menyisirlah dari hulu ke hilir. Jadi strategi penuntutannya harus dibenahi dulu itu,” ujarnya kepada Jitunews di Jakarta, Minggu (2/4).

Mengenai beberapa nama anggota DPR yang tersebut dalam pusaran kasus yang merugikan Negara 2,3 Triliun tersebut, Antasari menganggap tidak ada masalah. Ia menilai bahwa semua sama di mata hukum.

“Ya saya kira equality before the law, persamaan di mata hukum. Nah, mereka yang diduga terlibat ini kan kebanyakan penyelenggara negara, ya apa masalahnya? ga ada masalah. Tinggal kesungguhan hati dari KPK sekarang,” paparnya.

Antasari juga berharap penegak hukum bisa menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. “ya kalau untuk kasus e-ktp ini memang harus tuntas setuntasnya. Tapi saya yakin dengan bergulirnya beberapa persidangan ini, mungkin strateginya lebih dipertegas lagi dalam strategi penuntutannya ini,” imbuhnya.

Lembaga Penegak Hukum Harus Izin Jika Ingin Menggeledah

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Marselinus Gunas