logo


Pemerintah Siapkan Skenario untuk Kendalikan Defisit Pembiayaan Jaminan Kesehatan

Dalam hal ini, Puan meminta kepada BPJS kesehatan dan Kementrian terkait untuk mengerucutkan 27 skenario.

30 Maret 2017 17:19 WIB

Menko PMK Puan Maharani menggelar Rapat Tingkat Menteri membahas pengendalian defisit pembiayaan jaminan kesehatan, di ruang rapat, Kementrian PMK, Jakarta, Kamis (30/3/2017).
Menko PMK Puan Maharani menggelar Rapat Tingkat Menteri membahas pengendalian defisit pembiayaan jaminan kesehatan, di ruang rapat, Kementrian PMK, Jakarta, Kamis (30/3/2017). dok. Humas Kemenko PMK

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) dengan Kementrian Keuangan, Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial dan Kementrian PPN/Bapenas guna membahas pengendalian defisit pembiayaan jaminan kesehatan, di ruang rapat, Kementrian PMK, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Puan Maharani mengatakan, telah disiapkan sejumlah skenario untuk memperbaiki pembiayaan jaminan kesehatan yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan peningkatan pendapatan dan menekan pengeluaran.

"Bagaimana mengendalikan defisit jaminan kesehatan nasional, jadi kami pada saat rapat tadi, kami sudah menyiapkan 27 skenario yang kemudian dibahas tim teknis dengan Kementrian terkait," ujar Puan.


Menteri Puan Dampingi Presiden Blusukan di Mall dan Pasar Hongkong

Dalam hal ini, Puan meminta kepada BPJS kesehatan dan Kementrian terkait untuk mengerucutkan 27 skenario, sehingga nantinya ada skenario yang akan dipergunakan dalam pengendalian BPJS ke depan, sebelum skenario itu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Namun, terlebih dahulu dalam rapat ini, saya ingin mendengar masukan dari Kementrian dan lembaga negara teknis pelaksana program JKN-KIS ini. Mana skenario yang kita sepakat untuk dilaporkan kepada bapak presiden," tuturnya.

Puan menjelaskan, menjelang tahun 2019, yang mana populasi Indonesia diperkirakan mencapai 268,2 juta jiwa, jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dari peserta bantuan iuran (PBI) dapat sebesar 107,2 juta jiwa dan peserta non-PBI mencapai 147,6 juta jiwa. Pemerintah melalui peran koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kemenko PMK akan menghitung ulang jumlah penerimaan dana jaminan kesehatan nasional dari masyarakat mulai dari besaran iuran hingga bauran kepersertaan.

"Dari sisi pengeluaran akan dihitung kembali besaran tarif, providers, payment mechanism, kendali biaya dan efisiensi operasional. Selain itu juga tengah diatur penguatan peran pemerintah daerah terkait pembiayaan dana peserta KJN-KIS di daerah mereka masing-masing. Dari soal payung hukumnya, pemerintah menyiapkan dua opsi, yaitu diterbitkan perpres baru karena sudah mengalami perubahan atau merevisi peraturan perundang-undangan yang ada disesuaikan dengan substansi pengendalian defisit," tutup Puan.

Menteri Puan Minta ASN Harus Menjadi Penggerak Utama Gerakan Revolusi Mental

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugrahenny Putri Untari