logo


Jonan: Pemerintah Berusaha Memenuhi Listrik Nasional

Kalau masih diperlukan membuat PLTU yang minemouth coal fired power plant, akan didorong yang di Sumatera Selatan.

29 Maret 2017 19:02 WIB

Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Menteri ESDM Ignasius Jonan. Esdm.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengakui saat ini ada 10.000 desa yang listrik alakadarnya. Pengendalian tarif listrik pun jadi perhatian pemerintah saat ini.

"Meskipun kabel pln sudah masuk, kalau tidak mampu untuk membeli listrik maka akan jadi masalah sosial yang besar. Pengendalian tarif listrik pun jadi perhatian pemerintah saat ini," terangnya.

Mengenai subsidi yang digunakan, Jonan memperkirakan akan mencapai 47 Triliun.

"Subsidi kira-kira 47 triliun, mudah-mudahan ngga makin nambah. Kalau harga listrik makin lama makin efisien, mudah-mudahan subsidi makin turun," jelasnya.

Di sisi lain, Jonan menceritakan ada hal menarik dimana dari dirjen ketenagalistrikan ada 7 orang yang meminta gak disubsidi lagi listriknya. Kebutuhan tenaga listrik kira-kira ada transmisi, ada gardu induk dan pembangkit dsb.

"Intinya begini kira-kira kalau PLN mencanangkan tahun 2019 sekurangnya 79 GW menjadi kapasitas terpasang. Tapi harapan minimal 70 GW bisa cod di 2019. Skrng cod 56 GW, untuk PLN saja, nanti di 2025 125 GW codnya. Pak Sonny biasanya senengnya nulis targetnya segini, kita bukan memenuhi RUEN tapi kebutuhan memenuhi listrik nasional. Kita berusaha meningkatkan kapasitas listrik terpasang dengan harga listrik terjangkau," ujarnya.

Jonan juga menjelaskan suatu hal yang belakangan ini diatur mengenai PLTU dimana pemerintah prefer di mine mouth, kecuali yang tidak ada.

"Negara ini kepulauan jadi nggak mungkin ada national grid. Sekarang maunya gimana, jadi pemerintah juga PLN sebagai operator fokus pada least cost basic energy. Jadi kita dorong, semua pulau menggunakan energi dasar untuk pembangkit yang paling kompetitif, misalnya sumbagsel, reserve cadangan batubara besar," terangnya.

Jonan menambahkan, kalau masih diperlukan membuat PLTU yang minemouth coal fired power plant, akan didorong yang di Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan karena mengirim batubara lebih mahal daripada mengirim listrik.

"Sama juga daerah penghasil gas kita wajibkan bangun wellhead gas powerplant, karena ngirim gas jauh lebih mahal, perlu regas lah, udah pakai kabel aja. PLN komit bikin kabel. Ini supaya BPP bisa lebuh kompetitif dan mengurangi third party cost," paparnya.

Dalam hal ini, Jonan mengakui sempat ada pertanyaan mengenai bagaimana arah PLN kedepannya.


KESDM Luncurkan Situs dan Akun Medsos Baru, Jonan: Semoga Masyarakat Lebih Tertarik

"We go to the least cost utk semua region. Ya ada satu dua yg sudah terlanjut, contoh membangun pltu 2x6 MW di Jayapura. Pertanyaan saya, energi primernya apa? Batubara ngirimnya pasti pakai kapal besar, pembangkit kecil itu sekali ngirim mau berapa besar? Di beberapa tempat ada 6 yang diatur lg jadi pltmg, pltg/pltgu, ada 2 yang direlokasi ke barat dan beberapa yang dilanjutkan," paparnya.

Mengenai harga gas, untuk pln sudah diatur. "Kalau komponen C utk wellhead gas power plant, max ceiling pricenya 8% dari ICP, kalau FOB 11,5% ICP. Alokasi gasnya gmn? Sedang diatur, setelah ini dapat udh longterm. Kita akan atur pjbg yang baik untuk listrik," imbuhnya.

Ignasius Jonan Ingin Realisasikan Penjualan BBG di SPBU

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Marselinus Gunas