logo


Fadli Zon: Agama dan Politik Tidak Mungkin Dipisahkan di Indonesia

Gesekan dalam pemilihan kepala daerah, lebih disebabkan oleh pernyataan satu orang yang sangat provokatif.

29 Maret 2017 18:55 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Politik dan Agama harus dipisahkan sangat kurang tepat, bermasalah, dan bahkan ahistoris. Indonesia bukanlah negara agama, tapi itu bukan berarti agama harus terpisah dari kehidupan politik.

Menurut Fadli, agama dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi realita sosial sekaligus politik yang tak dapat dipisahkan. Secara historis, semangat ini sudah sejak awal diakui para pendiri negara ini. Agama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia melingkupi seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hingga hukum.

"Hukum agama diakui dalam sistem hukum di Indonesia seperti hukum perkawinan, warisan, dan seterusnya," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (29/3).

Fadli mengatakan bahwa Bung Hatta pada 1973 yang sangat kuat mengingatkan Presiden Soeharto agar RUU Perkawinan disesuaikan dengan aspirasi umat Islam, bahkan Bung Hatta juga pernah menyatakan bahwa bagi muslim berjuang membela tanah air bukanlah suatu pilihan, namun merupakan tugas hidup.

"Ini menandakan agama melekat dalam masyarakat kita," tutur Fadli.

Fadli Zon justru menilai gesekan dalam pemilihan kepala daerah, lebih disebabkan oleh pernyataan satu orang yang sangat provokatif. Problem utamanya terletak pada  ketidakmampuan satu orang mengendalikan ucapannya di depan publik. Sehingga melewati koridor yang sangat sensitif.

"Di situlah akar utamanya. Jika saja tidak ada pernyataan Sdr.Basuki Tjahja Purnama yang menyinggung kelompok Islam, gesekan masyarakat juga tidak akan eskalatif seperti saat in," tuturnya.

Politisi Gerindra ini berharap agar Presiden dapat lebih jernih mengidentifikasi akar permasalahan. Gesekan saat ini tak ada hubungannya dengan relasi antara agama dan politik. Sebab, sebelum ada pernyataan provokatif dari Sdr.Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hubungan antar umat beragama di Jakarta, baik-baik saja.

"Tak ada masalah jika ekspresi dan motivasi politik seseorang dijalankan berdasarkan nilai-nilai agama. Faktanya sejak awal kemerdekaan selalu juga ada partai berdasarkan agama baik Islam, Kristen, maupun agama-agama lain. Itu sikap yang konstitusional, sebab dijamin di dalam Pancasila dan juga UUD 1945," tutup Fadli.

Diketahui sebelumnya, dalam pidatonya saat berkunjung ke Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Politik dan Agama harus dipisahkan. Dicampuradukkannya politik dengan agama dinilai Jokowi sebagai penyebab gesekan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

HIPMI: Kebijakan Jokowi, Revolusioner

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Marselinus Gunas