logo


Lembaga Penegak Hukum Harus Izin Jika Ingin Menggeledah

Pemberitahuan terlebih dahulu tidak berlaku dalam proses operasi tangkap tangan.

29 Maret 2017 15:40 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Jitunews/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Penanganan tindak pidana korupsi akhirnya disepakati oleh tiga lembaga penegak hukum, yakni KPK, Kejaksaan Agung dan Polri. Nota kesepahaman terkait penanganan tindak pidana pun ditandatangani ketiga lembaga penegak hukum tersebut.

Atas nota kesepahaman tersebut, rupanya Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berpandangan, kelak penanganan kasus korupsi tidak menimbulkan konflik di antara lembaga penegak hukum.

"Prinsip utamanya kami dari Polri tentu sangat ingin menjaga hubungan baik dengan KPK yang sudah bagus saat ini. Kita tidak ingin ada konflik," demikian ungkap Tito di Rupatama Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, Rabu (29/3).


Puji e-Budgeting DKI Jakarta, Pimpinan KPK: Terbaik di Indonesia

Salah satu poin yang disepakati ialah harus adanya pemberitahuan atau 'kulo nuwun' jika hendak melakukan pemeriksaan atau pun penggeledahan kepada anggota dari masing-masing lembaga penegak hukum.

Tito menganggap, saling berkomunikasi adalah cara terbaik untuk memecahkan masalah yang timbul kala terjadi semengkarut di antara lembaga penegak hukum. Dengan komunikasi, Tito menegaskan bahwa cerita cicak versus buaya tak akan terulang lagi.

"Komunikasi kunci yang terbaik. Kami selalu berkomunikasi dengan para pimpinan. Jadi ketika ada masalah-masalah yang melibatkan dua instansi kita carikan jalan keluar yang terbaik melalui komunikasi," sahut Tito menjelaskan.

Salah satu poin detilnya ialah jika ada salah satu pihak hendak melakukan penggeledahan atau penyitaan di salah satu kantor lembaga penegak hukum, maka lembaga yang hendak melakukan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pimpinan lembaga yang digeledah. Namun hal tersebut tak berlaku dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT).

Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, poin itu tidak akan membatasi gerak dalam pemberantasan korupsi, misalnya seperti penghilangan alat bukti sebelum penggeledahan. Menurutnya, tiga lembaga ini sudah bertekad untuk bekerja sama dalam menekan tindak pidana korupsi.

"Oh tidak, kan tekadnya sudah sama memberantas korupsi. Kalau kita berpikir seperti itu kita negative thinking. Ini lebih ke masalah komunikasi agar lancar dan tidak terjadi salah pengertian," ucap Boy.

Sofyan Basir Dinyatakan Tak Bersalah, Arteria Dahlan: KPK Harus Cermat Sebelum Membuat Surat Dakwaan

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah