logo


Ini Komitmen Indonesia dalam Mengatasi Masalah HAM di Sektor Perikanan

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, KKP telah menerapkan kebijakan moratorium serta melakukan Analisis dan Evaluasi (Anev) pada kapal ikan yang pembuatannya dilakukan di luar negeri.

28 Maret 2017 12:39 WIB

Nelayan menarik kapal
Nelayan menarik kapal Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satuan Tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (SATGAS 115), ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Indonesia dan Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) dengan dukungan dari Kedutaan Besar Kerajaan Belgia menggelar Konferensi Internasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Industri Perikanan Indonesia.

Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan dan pelanggaran HAM pada industri perikanan. Konferensi ini merupakan forum diskusi mendalam terkait kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghormati dan melindungi HAM di industri perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, KKP telah menerapkan kebijakan moratorium serta melakukan Analisis dan Evaluasi (Anev) pada kapal ikan yang pembuatannya dilakukan di luar negeri.


KKP Kembali Tangkap 17 Kapal Perikanan Asing Ilegal

"Anev menemukan banyak pelanggaran HAM serius di industri perikanan, termasuk perdagangan manusia, penyelundupan manusia, kerja paksa, eksploitasi anak, penyiksaan, diskriminasi upah dan pembayaran di bawah tingkat minimum, dan bekerja tanpa perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja", ungkap Susi seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Jitunews.com, Selasa (28/3/2017).

Melalui Anev, lanjut Susi, juga menemukan setidaknya 168 dari 1.132 kapal ikan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri (14,8%) melakukan tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa. Selain itu, International Organization for Migration (IOM) melaporkan bahwa 1.207 dari 1.258 nelayan asing yang bekerja di kapal ikan eks-asing merupakan korban perdagangan manusia di perairan domestik. Dalam kasus Benjina, tahun 2014, kementerian juga melaporkan bahwa lebih dari 682 (di Benjina) dan 373 (di Ambon) orang ditemukan menjadi korban perbudakan modern.

Dalam konferensi tingkat internasional tersebut, Belgia dan beberapa organisasi internasional menyatakan Indonesia dapat dijadikan contoh pemberantasan illegal fishing.

"Dengan bersama-sama, kita akan terus mengkampanyekan bahwa illegal fishing merupakan dasar dari kejahatan HAM di industri perikanan. Ini juga untuk memastikan hak mereka dilindungi dan diperhatikan", demikian tukas Susi.

Ini Langkah-Langkah Pemerintah Indonesia Perkuat Ekspor Produk Perikanan ke AS

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Nugrahenny Putri Untari