logo


Ahok 'Geleng-geleng' Anies Bicara Soal Open Governance

E-Budgeting yang berasal dari e-musrenbang diklaim Ahok sebagai upaya melaksanakan open governance itu sendiri. Hingga akhirnya, ucap Ahok melanjutkan, kasus korupsi UPS bisa terungkap.

28 Maret 2017 07:00 WIB

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ditemui di kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (10/3).
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ditemui di kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (10/3). Jitunews/Citra Fitri Mardiana

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok 'geleng kepala' saat Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal open governance. Padahal, sapanjang memimpin DKI Jakarta, Ahok-Dajrot telah melakukan banyak hal terkait open governance.

Makna open governance yang telah dilakukan Ahok-Djarot ialah terkait hal-hal yang mana masyarakat bisa mengetahui kegiatan-kegiatan pemprov dalam membangun ibu kota. Ahok menegaskan, open governance tujuannya adalah untuk partisipasi publik agar menghindari korupsi.

"Maksud open governance itu apa? Maksudnya ya supaya rakyat mengetahui kita lakukan apa. Sekarang kamu lihat saja, terus, open governance akan menghasilkan partisipasi publik, tujuannya apa? Untuk menghindari korupsi, supaya pelayanan bisa lebih baik. Itu sudah kami lakukan semua," demikian ucap Gubernur DKI Jakarta non aktif itu saat ditemui di Jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/3).


Soal Tabloid Anies Baswedan, PKS: Belum Masuk Kategori Kampanye

E-Budgeting yang berasal dari e-musrenbang diklaim Ahok sebagai upaya melaksanakan open governance itu sendiri. Hingga akhirnya, ucap Ahok melanjutkan, kasus korupsi UPS (Uninterruptible Power Supply) bisa terungkap.

"Sekarang saja sudah didata ada 29 ribu lebih laporan dari bawah. Berapa sudah diselesaikan, berapa ditolak. Sekarang kan orang perlu apapun langsung dikerjain," ucap Ahok.

"Penanganan dari qlue respons nya itu sudah makin cepat. Sudah di bawah satu hari, rata-rata sembilan jam," imbuhnya.

Kemudian Ahok juga mewajibkan segala transaksi yang melibatkan Pemda ataupun Pemprov DKI Jakarta haruslah bersifat non tunai. Langkah tersebut diambil demi menciptakan keterbukaan dalam sistem pemerintahan di Jakarta. Karena sifatnya non tunai, maka aliran dana masuk dan keluar dapat terlihat jelas.

Selain itu, dalam pembuatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Ahok menyebut bahwa dirinya juga melibatkan masyarakat.

"Kita open governance apa lagi? Supaya open governance bermanfaat kita wajibkan transaksi itu non-tunai. Arah uangnya dari mana dan ke mana jelas sekali. Bahkan kita bangun RPTRA itu libatkan masyarakat. Bisa bangun skate park, bisa internasional itu dari mereka yang tentukan bukan saya. Saya nggak ngerti, saya cuma pelayan saja," ucap Ahok menjelaskan.

Saat disinggung apakah masih kurang soal keterlibatan masyarakat, Ahok mengaku bingung. Karena menurutnya, dia sudah menerima masukan dari masyarakat dengan membuka pengaduan tiap harinya di Balai Kota. Selain itu, warga juga bisa memberikan masukan mereka lewat SMS, WhatsApp maupun qlue.

"Kalau saya nggak libatkan masyarakat, kamu lihat saja, saya ingin masyarakat kasih masukkan, bukan cuma blusukan, tiap setengah 8 pagi aku terima pengaduan masyarakat, bisa lewat WhatsApp, SMS, qlue," kata Ahok.

"Saya gak ngerti apa yang dianggap kita gak open governance, apa kurang open lagi?" pungkasnya.

Kembali Beri Sinyal Nyapres di 2024, Anies: Saya Tuntaskan Dulu di DKI, Partai Sedang Berproses

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah