logo


PAN Tolak Anggota KPU dari Parpol

Dikatakan Viva, putusan MK yang menyangkut soal aturan waktu seorang calon anggota KPU yang berasal dari partai politik tidak boleh diartikan MK anti partai politik atau MK membuat kebijakan deparpolisasi

27 Maret 2017 18:12 WIB

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi
Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi dok. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan, pihaknya di PAN menolak tegas adanya wacana anggota KPU dapat berasal dari unsur partai politik untuk mengontrol potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurutnya, PAN tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 81/ PPU-IX/ 2011 yang ditetapkan pada 4 Januari 2012, terhadap gugatan uji materi atas UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

"Putusannya bahwa persyaratan calon anggota KPU, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU," ujar Viva di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (27/3).


Komisioner KPU dari Parpol Potensi Lahirkan Pemilu Tak Independen

Dikatakan Viva, putusan MK yang menyangkut soal aturan waktu seorang calon anggota KPU yang berasal dari partai politik tidak boleh diartikan MK anti partai politik atau MK membuat kebijakan deparpolisasi. Hal ini dikarenakan partai politik adalah salah satu unsur/pilar dari demokrasi.

"Tanpa partai politik, tidak ada demokrasi," jelasnya.

Viva melanjutkan, putusan MK atas uji materi UU Nomor 15 Tahun 2011, pasal 11 ayat (i) dan pasal 85 ayat (i) menetapkan soal batasan waktu calon anggota KPU yang berasal dari partai politik.

"Sebelum di judicial review, calon anggota KPU mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU. Dan setelah di judicial review, calon anggota KPU yang berasal dari partai politik harus mundur dari keanggotaan partai politik, sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftarkan diri," tuturnya.

Anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu ini kembali menjelaskan bahwa putusan MK ini sudah clear karena bersifat final dan mengikat dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat membatalkan putusan MK tersebut.

"Tentunya Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu akan berpedoman pada putusan MK dan telah berkonsultasi beberapa waktu lalu dengan MK," tutupnya.

Komisioner KPU dari Parpol, Ruhut: Demokrasi Kita Mundur

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana