logo


HIPMI: Kebijakan Jokowi, Revolusioner

Bahlil menjelaskan, hanya di era Jokowi anggaran infrastruktur sampai lebih dari Rp 300 triliun. Hal tersebut diakui olehnya sebagai revolusioner bidang infrastruktur.

27 Maret 2017 18:12 WIB

Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia.
Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia, menilai, kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat revolusioner dan berdampak sangat besar pada perekonomian nasional.

"Misalnya, program BBM Satu Harga yang membuat warga pedalaman Papua kini bisa menikmati solar dengan harga Rp 5.150/liter dan premium Rp 6.450/liter. Sebelumnya, harga BBM di sana bisa sampai Rp 100.000/liter. Harga solar di Papua dulu Rp 100.000/liter, sekarang sudah jadi sama dengan Jawa. Ini revolusi ekonomi," ujar Bahlil, di Jakarta, Senin (27/3).

Lebih jauh, Bahlil menjelaskan, hanya di era Jokowi anggaran infrastruktur sampai lebih dari Rp 300 triliun. Hal tersebut diakui olehnya sebagai revolusioner bidang infrastruktur.


Ini Usulan Hipmi Agar Program Tax Amnesty Makin Sukses

"Itu (infrastruktur) juga revolusioner. Semua pengurus HIPMI mengakui hanya presiden sekarang yang berani menggelontorkan ratusan triliun untuk infrastruktur," tutur Bahlil.

Dari segi pertumbuhan ekonomi nasional, Bahlil pun memuji capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5% di tengah lesunya perekonomian global. Yang mana, pada tahun 2016 akhir sekitar 5,02% dengan inflasi 3%. Kontribusi juga, kata Bahlil, didorong oleh konsumsi yang begitu baik.

Meskipun begitu, Bahlil mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. Ia menyoroti masih tingginya kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah di Indonesia.

"Ini tergambar dari Gini Ratio. Gini Ratio kita cukup tinggi, 0,4. Pengusaha hanya 1,6% dari penduduk. Kita butuh keadilan. Pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan khusus untuk menciptakan pemerataan ekonomi," terangnya.

PR lainnya yang tak luput dari pandangannya adalah mengenai kartel. Bahlil melihat bahwasannya salah satu penghambat pemerataan adalah praktik kartel. Hal inilah yang membuat para pengusaha berskala kecil dan menengah sulit untuk naik kelas.

"Ada kartel yang menghambat laju pertumbuhan. Kami mendukung KPPU agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih adil. Kesebelasan politik saja sudah ganti, tapi kesebelasan ekonomi itu-itu saja. Kami ini yang muda-muda ingin jadi pemain inti juga," pungkas Bahlil.

Harapan Kadis Pedagangan Kepada HIPMI Solo

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Riana