logo


KKP Tingkatkan Perlindungan HAM ABK di Sektor Industri Perikanan

Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa upaya penegakan HAM para ABK di industri perikanan sangat penting.

27 Maret 2017 13:17 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Jitunews/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, mengatakan bahwa sampai saat ini tindakan kejahatan kemanusiaan di sektor kelautan semakin meningkat dan terjadi di semua negara.

Guna mengantisipasi makin maraknya perilaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia dan perilaku human trafficking, pemerintah melalui kerja sama yang intensif antara KPP dan lembaga serta kementerian terkait melakukan langkah ketat pengawasan dan perlindungan terhadap ABK asal Indonesia.

"Sebenarnya kita sudah lama melakukan hal ini, tetapi karena kita selalu bekerja sendiri-sendiri maka gaungnya belum terlalu besar, sudah ada perubahan tetapi perilaku melanggar HAM tersebut masih ada," kata Susi di Jakarta, Senin (27/3/2017).


Miris! 75% Tangkapan Nelayan Tersapu Cuaca Ekstrem

Susi juga mengatakan bahwa agar upaya penanganan HAM di sektor laut tanah air bisa mencapai dunia global, pemerintah Indonesia dalam hal ini KKP harus menggandeng pihak pelaksana HAM di seluruh dunia.

"Karena masalah HAM ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi di semua wilayah laut negara-negara di dunia, maka perlu ada gerakan bersama dalam mengatasi masalah tersebut," katanya lagi.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa langkah kerja sama dengan dunia internasional menjadi sangat penting karena masalah HAM di wilayah laut yang terjadi di Indonesia juga berkaitan dengan masalah HAM yang terjadi di laut Cina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan juga Thailand.

"Masalah HAM dan human trafficking di laut ini memiliki modus yang sama, apa yang terjadi dengan ABK asal Myanmar, Laos, Thailand itu juga yang dialami oleh para ABK kita," ujarnya.

Susi berharap dengan adanya gerakkan bersama melawan tindakan HAM terhadap ABK dan juga mengatasi masalah human trafficking, mendapat pengakuan dari negara-negara lain seperti PBB, negara-negara Eropa, Afrika, dan seluruh dunia internasional.

Susi menegaskan bahwa upaya penegakan HAM para ABK di industri perikanan sangat penting. Pasalnya, bekerja di sektor kelautan sangat rawan terhadap potensi human trafficking.

Susi Pudjiastuti Bicara Soal OTT Deputi Bakamla

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Nugrahenny Putri Untari