logo


Presiden Menolak Cabut Izin PT Semen di Rembang?

Warga tidak mengubah keputusannya untuk menolak kehadiran perusahaan plat merah itu di Rembang.

21 Maret 2017 22:25 WIB

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir saat mengunjungi Kapal Apung pembangkit listrik di kawasan perairan Bolok,Kupang Barat, NTT (28/12).
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir saat mengunjungi Kapal Apung pembangkit listrik di kawasan perairan Bolok,Kupang Barat, NTT (28/12). dok. PT PLN

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kontroversi kehadiran PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah masih belum menemukan titik akhir. Warga tidak mengubah keputusannya untuk menolak kehadiran perusahaan plat merah itu di Rembang. Alasannya, kehadiran PT Semen Indonesia nantinya akan merusak lingkungan, dan persawahan warga di sekitar Pegunungan Kendeng, tempat PT Semen Indonesia akan menambang.

Sejak aksi 'cor kaki' yang dilakukan pada Kamis, (16/3/2017) dilangsungkan di depan istana, belum ada tanda-tanda aksi itu dijawab pihak pemerintah.

Apa sikap Presiden terhadap polemik ini?


Polemik Pabrik Semen Rembang, Ganjar Pertemukan Kubu Pro dan Kontra

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan pihaknya telah menyampaikan tuntutan para petani Pegunungan Kendeng yang melakukan aksi 'Cor Kaki' di Istana kepada Presiden Joko Widodo.

Tuntutan itu yakni untuk mencabut izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk operasional pabrik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

Tetan menjelaskan, dalam polemik itu, Presiden Joko Widodo tidak akan mencabut izin yang diterbitkan Ganjar Pranowo. Pasalnya, kewenangan itu ada pada pemerintah daerah. Dalam hal ini, Gubernur Jawa Tengah.

"Itukan memang pemda punya kewenangan buat  izin itu, tidak semua dari Presiden," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Pihak istana melalui kantor staf presiden (KSP) memang telah menerima perwakilan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng di Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/3/2017).

Dalam pertemuan itu, Teten juga menyampaikan bahwa PT Semen Indonesia setuju untuk melakukan perbaikan pada jalan-jalan yang rusak akibat alat-alat berat yang dioperasikan selama proses penambangan. Hal itu disampaikan Teten setelah pihaknya memanggil pihak PT Semen Indonesia.

Selain itu, dalam pertemuan dengan petani Kendeng, terdapat pembicaraan yang berkaitan dengan penundaan rencana peresmian pabrik Semen Indonesia di Rembang.

"Dan kita termasuk juga beberapa proses hukum terhadap masyarakat Kendeng ini akan dibicarakan dengan Kapolri dan Kapolda. Kita sebenarnya sedang menyelesaikan kajian lingkungan hidup strategis yang sedang dilakukan oleh KLHK yang akan selesai akhir bulan ini," kata Teten.

Meski demikian, para petani Kendeng tetap mengklaim bahwa apa yang dilakukan pihak istana belum cukup kuat untuk menghentikan kehadiran PT Semen di Indonesia. Warga Rembang sebenarnya menuntut agar penambangan oleh PT Semen di pegunungan Kendeng ditiadakan. Apalagi, gugatan warga terhadap kehadiran PT Semen Indonesia di Rembang telah dikabulkan MA.

Gubernur Ganjar Pastikan Pabrik Semen di Rembang Dapat Beroperasi Kembali

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas