logo


Arteria Dahlan Sesalkan Pernyataan Menristek Dikti

Alumnus Sarjana Teknik Elektro ini berharap pernyataan Menristek Dikti itu hanyalah kekeliruan dalam mengonstruksikan analogi.

20 Maret 2017 13:20 WIB

Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan.
Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan. dok. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan menyayangkan sikap Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir yang menyatakan bahwa lulusan insinyur yang menjadi politikus adalah tersesat atau kesasar.

"Kok bisa ya ada statement seperti itu, itu kan mendasar sekali kelirunya," ujar Arteria di Jakarta, Senin (19/3/2017).

Politisi PDIP ini mengungkapkan bahwa insinyur menjadi seorang politikus bukan kesasar, karena hal tersebut merupakan hak setiap warga yang dijamin oleh konstitusi. Politikus adalah seorang yang terlibat dalam aktivitas politik yang dikaitkan dan ikut serta dalam jabatan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.


Arteria Dahlan: Menteri Yuddy Harusnya Jadi Contoh Para PNS

"Insinyur yang menjadi politikus itu bukan kesasar, sudah seharusnya politikus-politikus ini diisi oleh orang-orang terbaik dari berbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan, sehingga mereka dapat mengelola negara secara paripurna," tuturnya.

Dalam hal ini, Arteria menarik contoh di Indonesia sendiri telah memiliki presiden-presiden yang notabene memiliki gelar insinyur yakni Soekarno, BJ Habibie, serta Joko Widodo, yang pada kenyataannya terbukti handal dalam mengemban jabatan politik sebagai orang nomor satu Republik Indonesia.

"Justru di negara-negara maju dan negara demokrasi modern, bahkan di beberapa negara demokrasi yg konservatif sekalipun, mayoritas politikus berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan dan berbagai latar belakang pendidikan," terangnya.

Alumnus Sarjana Teknik Elektro ini berharap pernyataan Menristek Dikti itu hanyalah kekeliruan dalam mengonstruksikan analogi.

"Seharusnya bukannya insinyur menjadi politikus, seharusnya analogi yang dibangun seperti insinyur menjadi kepala perpustakaan, atau sarjana arsip menjadi kepala RSUD atau insinyur menjadi pegawai teller di lembaga perbankan, atau sarjana hukum menjadi kepala dinas pekerjaan umum. Itu pun masih kita pertanyakan, mengingat fenomena ini terjadi di seluruh negara termasuk Indonesia," tutupnya.

Sebelumnya diketahui pernyataan tersebut dilontarkan oleh M Nasir di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) yang berlangsung di Hotel Semesta, Semarang, Sabtu (18/3).

Arteria Dahlan Tak Setuju Soal Rencana Pembukaan Sekolah Parlemen

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugrahenny Putri Untari