logo


PPSN Bersama IKAL Gelar FGD Penataan Sistem Pemilu di Indonesia

Acara FGD tersebut diselenggarakan di kantor PPSN, Jalan Patra Kuningan VII, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/3).

20 Maret 2017 10:14 WIB

Ketua Dewan Pembina PPSN Widodo AS (kiri) dan Ketua Umum IKAL Agum Gumelar (kanan) memberikan sambutan saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Memilih Pemimpin Bangsa Melalui Penataan Sistem Pemilu" di Kantor PPSN, Jakarta, Senin (20/3).
Ketua Dewan Pembina PPSN Widodo AS (kiri) dan Ketua Umum IKAL Agum Gumelar (kanan) memberikan sambutan saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Memilih Pemimpin Bangsa Melalui Penataan Sistem Pemilu" di Kantor PPSN, Jakarta, Senin (20/3). Jitunews/Bayu Erlangga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Memilih Pemimpin Bangsa Melalui Penataan Sistem Pemilu".

Acara FGD tersebut diselenggarakan di kantor PPSN, Jalan Patra Kuningan VII, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/3).

Ketua Dewan Pembina PPSN Widodo AS mengatakan, penyelenggaraan ini merupakan bentuk dari dukungan PPSN dan IKAL yang ingin berkontribusi terhadap penyusunan Undang-undang Pemilu yang saat ini tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah.


Perjelas Arah RUU Kamnas, PPSN Undang Diskusi Sejumlah Tokoh

"Kami ingin memberikan kontribusi dalam penyusunan RUU ini. Nantinya hasil dari FGD ini akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan," ujar Widodo AS.

Menurut Widodo, selama ini, pengalaman membuktikan bahwa pembahasan RUU Pemilu tentu membutuhkan waktu yang panjang. Untuk itu tentunya DPR dan pemerintah membutuhkan pertimbangan dan pendapat dari masyarakat agar penataan sistem pemilu semakin baik.

Apalagi, imbuhnya, dalam Pemilu 2019 nanti, merupakan pemilihan umum serentak yang dilakukan pertama kali di Indonesia sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pemilu tersebut ada beberapa isu krusial yang sedang dibahas yaitu soal ambang batas parlemen dan ambang batas untuk pencalonan presiden, serta sistem pemilu terbuka atau tertutup.

Hal tersebut, kata Widodo, tidak bisa DPR dan pemerintah saja yang memikirkan sendiri, tentu butuh banyak masukan dari masyarakat agar penataan sistem pemilu semakin baik.

Diskusi PPSN Mengenai Revolusi Mental Dari Sisi Agama

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan