logo


MKD Diprediksi Tak Menindaklanjuti Laporan Pelanggaran Setya Novanto. Ada Apa?

Wajar jika ada yang kembali melaporkan Novanto ke MKD. Pasalnya, kasus itu telah sampai pada tahapan sidang di pengadilan. Dakwaan jaksa secara gamblang membuka tabir gelap kasus itu.

19 Maret 2017 21:03 WIB

Ketua DPR RI, Setya Novanto saat melakukan pengecekan kesiapan penyambutan Raja Salmandi gedung DPR RI.
Ketua DPR RI, Setya Novanto saat melakukan pengecekan kesiapan penyambutan Raja Salmandi gedung DPR RI. Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM -Nama Ketua DPR RI Setya Novanto kembali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR oleh Koordinator Lembaga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman pada Kamis (16/3/2017).

Oleh MAKI, Setya Novanto dianggap telah melakukan pembohongan publik melalui keterangannya terkait kasus proyek KTP Elektronik.

Setya Novanto dalam kasus itu telah disebutkan dalam dakwaan jaksa pada sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek E-KTP sebagai salah satu pihak yang diduga menerima aliran 'uang panas' E-KTP.


Rapor Merah Formappi Untuk DPR

Setya Novanto diduga menerima jatah suap terbesar dengan nilai 11 persen dari total anggaran pengadaan e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun. Jatah yang sama juga didapatkan oleh mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Jatah 11 persen tersebut diberikan kepada Setya Novanto, Anas Urbaningrum dan Nazaruddin setelah dilakukan pemotongan pajak dari Rp 5,9 triliun, yakni sebesar 11,5 persen. Pemberian jatah 11 persen kepada ketiga orang tersebut disebabkan ketiganya merupakan representasi dari Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Namun, laporan tersebut berpotensi tak ditindaklanjuti. Pasalnya kasus korupsi e-KTP tersebut sudah diproses di wilayah hukum sehingga MKD akan memproses laporan etik itu setelah proses hukum selesai.

MKD belum melihat urgensi laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

"Belum lihat apa urgensi laporan itu," kata Wakil Ketua MKD Syarifuddin Sudding di Jakarta, Minggu (19/3/2017).

Menurutnya, bila ada laporan ke MKD tetapi kasus tersebut sudah masuk ranah hukum, maka lembaga DPR itu akan memberikan ruang kepada institusi penegak hukum.

"Kita berikan kepada penegak hukum untuk menyelesaikan kasus itu," kata Sudding.

Integritas MKD Jadi Taruhan

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengingatkan agar MKD DPR dapat menunjukkan integritasnya dalam pengusutan dugaan keterlibatan Novanto dalam kasus dugaan korupsi E-KTP. MKD, kata Lucius, harus bisa memastikan keputusannya tidak diintervensi pimpinan DPR. Termasuk Novanto.

"Dugaan MKD sebagai titipan pimpinan DPR itu ada. Itu juga kan yang terjadi pada kasus 'Papa Minta Saham'. Tekanan publik akhirnya membuat MKD menyerah," tegas Lucius, Kamis (16/3/2017) petang.

"Faktanya, orang-orang seperti Novanto yang pernah diadili di MKD juga kan bisa dengan mudah kembali lagi ke DPR," tambah Lucius.

Lucius menilai wajar jika ada yang kembali melaporkan Novanto ke MKD. Pasalnya, kasus itu telah sampai pada tahapan sidang di pengadilan. Dakwaan jaksa secara gamblang membuka tabir gelap kasus itu.

Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zaenal Arifin Mochtar menilai antara MKD dengan Pengadilan adalah dua ranah yang berbeda. Oleh karena itu, seharusnya MKD tetap menindaklanjuti laporan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman.

"Itu sebenarnya dua ranah berbeda, MKD ranah etik, pengadilan ranah hukum, jatuhnya sanksi jabatan, ranah hukum sanksi badan. Itu dua logika yang berbeda, sebaiknya MKD tidak menolak tetapi memulai memproses memeriksa atas laporan itu, karena dua ranah berbeda, apa logikanya karena itu ranah hukum sehingga tidak ditindaklanjuti, bagaimana logikanya?" ujarnya di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta, Minggu (19/3).

Zaenal mencontohkan dari kasus yang pernah dialami oleh mantan Presiden Indonesia, Abdurahman Wahid (Gusdur) yang dilengserkan dari jabatannya karena melanggar kode etik. Padahal presiden ke 4 Indonesia itu tidak terbukti di kasus Brunei Gate.

"Secara logika ketatanegaraan, pernyataan seperti itu keliru. Kedua secara praktik atau teori berbeda mahkamah etik dengan hukum, memang etik fondasi hukum tapi berbeda atau berkaitan dengan jabatan, satu dengan badan," tutupnya.

Geger Senayan: Begini Mengalirnya Uang Panas Mega Proyek e-KTP

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas