logo


Kasus e-KTP, Politisi PKS: Jangan Sampai Ada Tradisi Balas Dendam

Menurut Refrizal, tradisi balas dendam ini harus dikikis habis, agar persoalan-persoalan antar pimpinan negeri ini terselesaikan.

18 Maret 2017 12:10 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal. fraksidpr.pks.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap adil dan transparan dalam mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang telah melibatkan nama-nama besar di Indonesia.

"Kalau kasus ini benar, saya apresiasi kepada KPK, tapi harus tetap ditegakkan hukum bagi keadilan bukan untuk kepentingan. Buka lah kasus ini secara transparan siapa-siapa yang terlibat, jangan ditutup-tutupi. Seperti yang disampaikan Bu Yanti, salah satu Tim Pansel KPK," ujarnya saat menjadi pembicara diskusi publik dengan topik 'Perang Politik E-KTP' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

Selain itu, KPK juga harus tetap dalam posisi hitam dan putih, artinya KPK jangan bergerak untuk kepentingan tertentu dalam kasus mega proyek tersebut.


Ungkap Kasus E-KTP, Politisi Golkar dan PKS akan Diperiksa KPK

"Kalau KPK tidak profesional, maka akan seperti film China yang terus melakukan balas dendam, kenapa selalu ada balas dendam bapaknya dibunuh, anaknya balas dendam lagi, kalau kita seperti itu nggak jadi republik ini," katanya lagi.

Menurutnya tradisi balas dendam ini harus dikikis habis, agar persoalan-persoalan antar pimpinan negeri ini terselesaikan dan tidak adanya keinginan untuk melakukan balas dendam. Dalam hal ini dia mencontohkan kisah Nabi Muhammad yang awalnya bermusuhan dengan Umar bin Khattab, namun setelah Umar bin Khatab masuk Islam semua dendam dan permusuhan yang ada sebelumnya langsung terselesaikan.

"Harusnya bangsa kita seperti itu. Dendam itu jangan disimpan terus. Kekuasaan lawan kekuasaan, ini akan membuat kita habis. Orde Lama melawan Orde Baru, misal contohnya pemerintahan Megawati dengan pemerintahan SBY damai, tapi damai-damai dalam tanda kutip, hal semacam ini tidak boleh terjadi. Ini tidak bagus untuk pendidikan politik dan bernegara. Dendam ini harus betul-betul diputus. PKS sangat support untuk keadilan tapi bukan untuk tebang pilih," tutupnya.

Kasus E-KTP Terkuak, Ketua KPK Malah Dituding Tidak Bersih?

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugrahenny Putri Untari