logo


Kemenhub Revisi Peraturan Taksi Online

Ini tanggapan taksi uber terhadap revisi yang dilakukan oleh Kemenhub

15 Maret 2017 11:10 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. shutterstock

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Banyaknya aksi demonstrasi terkait persoalan taksi online ini membuat Kementerian Perhubungan melalui Dirgen Perhubungan harus merevisi kebijakan yang berlaku tentang taksi berplat hitam tersebut.

Mulai 1 april mendatang Peraturan Menteri (Permen) nomor 32 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek akan direvisi.

Menanggapi hal tersebut, pihak uber angkat bicara. Mereka mengapresiasi langkah pemerintah mengenai dukungannya terhadap ridesharing di Indonesia.  


Ahok Bilang Taksi Online Wajib Uji Kir

"Kami berharap perubahan-perubahan kerangka hukum akan mengutamakan kepentingan para penumpang dan mitra-pengemudi serta memastikan bahwa inovasi dapat terus berkembang di Indonesia," ujarnya.

Dirjen Perhubungan Darat, Pudji Hartono menyatakan bahwa Peraturan Menteri nomor 32 itu sudah memasukan 11 tuntutan dari para pendemo yang menolak taksi online teroperasi di Indonesia. Salah satu tuntutan itu adalah mekanisme tarif.

"Jadi kemungkinan nanti misal kalau taksi konvensional itu jarak tertentu tarifnya Rp 50 ribu, kalau taksi online tidak terus Rp 10 ribu, misal nanti jadi Rp 40 ribu atau berapa, tidak jauh selisih tarifnya,"ungkapnya.

Selain itu, peraturan yang lainya juga membahas mengenai pembatasan jumlah angkutan berbasis online agar kisruh antara taksi konvensional dan online tidak berlanjut.

Taksi Online Bisa Gunakan Plat Hitam

Halaman: 
Penulis : Ratna Wilandari