logo


Kongkalikong Mentok, Sekjen Kemendagri dan Andi Narogong Temui Novanto

Pembiayaan proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu awalnya bersumber dari pinjaman utang luar negeri.

9 Maret 2017 15:00 WIB

Setya Novanto.
Setya Novanto. JITUNEWS/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadirkan dalam sidang perdana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis, 9 Maret 2017.

Dalam pembacaan dakwaan, JPU KPK Irene Putrie menyebutkan, dua terdakwa yang merupakan pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto telah melakukan perbuatan melawan hukum secara berjamaah yang akibatnya merugikan negara cukup besar.

"Bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa Kementerian Dalam Negeri, Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium PNRI, Diah Anggraini selaku Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Setya Novanto selaku ketua Fraksi Golkar dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jaksa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011," demikian ucap Irene saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Tipikor, Kamis (9/3).


Disebut Terima Uang 'Panas' e-KTP, Marzuki Alie Akan Lapor Polisi

Sepanjang pembacaan dakwaan, nama sejumlah tokoh politik besar satu per satu bermunculan dalam sidang kasus korupsi E-KTP di lingkungan Kemendagri era Gamawan Fauzi. Salah satu nama besar yang disebut ialah Ketua DPR RI yang juga Ketum Golkar, Setya Novanto.

Seperti pada surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK, pada periode November 2009, mantan Mendagri Gamawan Fauzi diketahui mengirimi surat surat ke Menteri Keuangan serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait ide pembiayaan E-KTP. Isi surat tersebut itu menjelaskan tentang pembiayaan proyek E-KTP yang diambil atau dibiayai dari anggaran rupiah murni.

Sebagai informasi, pembiayaan proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu awalnya bersumber dari pinjaman utang luar negeri.

Karena terjadi perubahan sumber pendanaan, seketika pula Komisi II DPR RI melakukan rapat dengan pendapat bersama Kemendagri. Di sinilah awal mula niatan mencuri uang negara untuk masuk ke kantong pribadi.

Mengingat, pada Februari 2010, Burhanuddin Napitupulu yang sedang menjabat ketua Komisi II DPR mengajukan uang kepada Irman agar pembahasan anggaran di parlemen bisa berlangsung mulus. Saat itu, Irman bergeming menolak permintaan Burhanuddin lantaran tak bisa menyanggupi.

Lobi-lobi pun urung menemui kata sepakat di babak awal. Tetapi kemudian, Irman kembali menemui Burhanuddin dan menyampaikan proses pembagian uang pelicin akan dilakukan oleh Andi Agustinus alia Andi Narogong.

"Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa untuk mendapat persetujuan anggota Komisi II DPR pemberian uang kepada sejumlah anggota Komisi II DPR diberikan oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pengusaha yang sering bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri," ucap Irene.

Setelah keadaan keadaan kondusif, kordinasi yang telah berjalan baik barulah terjadi pertemuan antara Sekjen Kemendagri Diah Anggraini beserta Andi Narogong untuk menghadap Setya Novanto di Hotel Gran Melia, Jakarta. Motif dari pertemuan tersebut adalah untuk meminta dukungan Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar agar pembahasan anggaran proyek E-KTP elektronik lancar.

Niat tidak dalam proyek E-KTP rupanya malah disambut Novanto yang siap mendukung pembahasan anggaran tersebut.

Rupanya geliat kongkalikong ini tak berhenti hanya pada Novanto, namun meluas hingga ke Anas Urbaningrum serta Muhammad Nazaruddin. Mengingat keduanya adalah representatif pihak penguasa, yang mana Partai Demokrat sata itu menjadi pemegang kekuasaan.

"Setelah melakukan beberapa kali pertemuan diperoleh kesepakatan DPR RI akan menyetujui anggaran proyek KTP elektronik sesuai dengan grand design tahun 2010 yakni kurang lebih Rp 5,9 triliun yang proses pembahasannya akan dikawal Fraksi Demokrat dan Golkar dengan kompensasi Andi Agustinus memberikan 'jatah' ke anggota DPR dan pejabat kementerian dalam negeri," jelas Irene.

JPU KPK, mendakwakan dua terdakwa dengan Pasal 2 Ayat 1 sebagai dakwaan primer sedangkan Pasal 3 sebagai dakwaan subsider.

Anggota DPR RI Minta KPK Tidak Tebang Pilih dalam Mengusut Kasus Korupsi

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah