logo


Kelompok Cipayung Plus: Nawa Cita Jokowi Gagal Lindungi Perempuan

Persoalan akses informasi dan pendampingan dari aparatur negara terhadap proses rekrutmen buruh migran di daerah-daerah seperti NTT menjadi pemicu terjadinya human trafficking di daerah.

8 Maret 2017 17:35 WIB

Konferensi pers kelompok Cipayung Plus memperingati Hari Perempuan Internasional di jakarta, Rabu (8/3/2017).
Konferensi pers kelompok Cipayung Plus memperingati Hari Perempuan Internasional di jakarta, Rabu (8/3/2017). Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - 9 agenda perubahan nasional yang dikemas dalam 'Nawa Cita' pemerintahan Jokowi-JK masih belum menjawab tuntutan perlindungan terhadap perempuan. Buktinya, laporan kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Dari 1500 laporan, terdapat 227 kasus perkosaan dan 128 kasus pelecehan.

Selain itu, maraknya perdagangan orang (human trafficking), tingginya kematian ibu, minimnya pendidikan perempuan yang berkualitas dan berkarakter serta angka pernikahan dini yang masih tinggi, juga merupakan sederet tanda ketidakhadiran negara bagi perempuan Indonesia.

Hal itu disampaikan sejumlah lembaga perempuan dari berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus (PMKRI, KOPRI, KOHATI,GMNI, GMKI, KAMMI, KMHDI, IMMawati) dalam konferensi pers memperingati Hari Perempuan Internasional, Rabu, (8/3/2017) di Jakarta.


KKP: SKPT Dongkrak Pembangunan Indonesia dari Pinggiran

Sejumlah persoalan tersebut, bagi kelompok Cipayung Plus, kontras dengan butir 2 Nawa Cita yang menjadi rangkuman visi misi pemerintah. Dalam butir 2 Nawa Cita disebutkan, pemerintah akan memprioritaskan peningkatan peranan perempuan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Pada butir 4 juga ditegaskan bahwa negara akan hadir melindungi anak, perempuan dan kaum marginal.

Kelompok Cipayung Plus menyerukan agar pemerintah dapat secara tegas menghentikan pemiskinan terhadap perempuan, mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, dan berperan aktif dalam mencegah maraknya praktik pernikahan dini.

Selain itu, kelompok Cipayung Plus juga mendesak pemerintah untuk menghapus penegakan hukum yang tidak berkeadilan gender, memberantas praktik human trafficking sekaligus memberikan perlindungan terhadap buruh migran.

Secara khusus, konferensi pers yang diwakili oleh kader perempuan lintas ormas ini menyatakan sikap agar negara turut menghentikan berbagai bentuk tindakan represif terhadap perempuan Kendeng yang hingga kini menolak pembangunan pabrik Semen di wilayah Rembang, Jawa Tengah.

Menurut Cipayung Plus, keberhasilan Nawa Cita  tergantung pada struktur birokrasi negara dan peranan dari basis massa yang terorganisir.

"Otoritas organisasi perempuan di sini menjadi penting untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kami menyerukan kepada seluruh perempuan untuk bangkit dan bergerak dari ketertindasan dan ketidakadilan," ungkap Shanty dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Yohana Carolin dari Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menegaskan, kasus human trafficking yang banyak mengorbankan kelompok perempuan menjadi indikasi rapuhnya peran negara dalam perlindungan perempuan. Kasus itu, kata dia, terjadi hampir di berbagai daerah. Salah satunya, kata dia, adalah kasus human trafficking di NTT.

"Banyak perempuan yang menjadi praktik busuk ini di NTT. Dengan iming-iming pekerjaan dengan upah yang tinggi, kehidupan yang layak, banyak remaja perempuan NTT yang menjadi buruh migran. Faktanya, mereka tidak diperlakukan seperti yang dijanjikan. Bahkan, cenderung mengalami penindasan, kekerasan fisik di negara tujuan. Tercatat sepanjang tahun 2016 ada 96 kasus human trafficking di NTT," ucap Yohana.

Menurut Yohana, persoalan akses informasi dan pendampingan dari aparatur negara terhadap proses rekrutmen buruh migran di daerah-daerah seperti NTT menjadi pemicu terjadinya human trafficking di daerah.

"Pemerintah juga harus berperan aktif dalam membangun kemandirian perempuan dengan melakukan berbagai pelatihan keterampilan. Sudah seharusnya petaka human trafficking di Indonesia dihentikan," kata Yohana.

Ganjar Pranowo Tegaskan Tak Terima Uang E-KTP

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas