logo


Proyek E-KTP Ada Kecenderungan Upaya Memperkaya Diri ataupun Korporasi

"Ada pertemuan di luar kantor antara sejumlah pihak untuk membicarakan e-KTP," kata Febri.

8 Maret 2017 12:56 WIB

Juru bicara KPK Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Juru Bicara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan bahwa institusinya bakal fokus memaparkan terkait nama-nama besar yang memiliki andil dalam proyek pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) esok hari.

Karena hal itu pula, isu suap proyek pengadaan E-KTP kian nyaring gaungnya beberapa hari ke belakang.

Selain akan berkutat ada nama-nama besar, KPK juga akan mengungkap hal lain dalam sidang perdana E-KTP tersebut.


Arteria: Kalau Dibilang Saya Tukang Bacot, Febri Lebih dari Tukang Bacot

"Yang terpenting adalah bagaimana konstruksi dari indikasi korupsi e-KTP itu. Karena di proses penyidikan, kita mendalami setidaknya tiga hal," demikian ucap Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (7/3).

Dari hasil pengusutan tim penyidik, KPK melihat ada unsur perencanaan yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dalam pengadaan E-KTP. Perencanaan yang dimaksud KPK ialah ditemukannya pertemuan-pertemuan antara pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Ada pertemuan di luar kantor antara sejumlah pihak untuk membicarakan e-KTP," kata Febri.

Menariknya, pengadaan E-KTP tersebut melibatkan eksekutif, legislatif serta ada pihak ketiga yang diduga ikut terlibat kasus korupsi.

"Proses pembayaran anggaran ini tentu melibatkan pihak-pihak legislatif dan eksekutif dan pihak lain yang terkait," demikian ucap Febri.

Febri kemudian menjelaskan, setelah ketiga pihak di atas menemui kata sepakat barulah proyek pengadaan E-KTP dilakukan. Untuk itu, KPK menilai bahwa proyek ini ada kecenderungan hanya untuk memperkaya diri atau pun menguntungkan korporasi.

"Karena kita gunakan Pasal 2 dan 3 (UU Tipikor), maka kita harus buktikan apa yang langgar prosedur dan ketentuan dan indikasi aliran dana pada siapa saja. Ada salah satu unsur yang kami harus buktikan dalam persidangan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi," ucap Febri.

Sebelumnya dalam proses penyidikan, sesungguhnya keterangan yang diberikan Sugiharto ataupun Irman sudah cukup bagi KPK untuk membongkar proyek E-KTP yang sempat mangkrak.

"Para terdakwa, Sugiharto dan Irman sudah banyak memberikan keterangan yang signifikan dalam perkara ini. Bahkan kembalikan sejumlah uang," sahut Febri menegaskan. Febri.

KPK telah menetapkan dua tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek E-KTP pada 2011-2012 di Kemendagri. Keduanya, yakni bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Jokowi Tak Terbitkan Perppu Hingga Akhir 'Deadline' Mahasiswa, KPK: Kayaknya Tidak Ada Demo

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah