logo


Langkah Jitu Lawan Kartel Pangan

Di sektor pangan, kartel juga ikut mewabah. Sejumlah bahan pangan seperti daging sapi, jagung, beras dan kedelai menjadi mainan kartel di setiap kali importasi.

6 Maret 2017 13:23 WIB

Pedagang daging sapi.
Pedagang daging sapi. dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Praktek perdagangan atau kartel masih menjadi perusak kesehatan perdagangan nasional. Akibat ulah kartel, negara kerap merugi, timbulnya korupsi dan menguatnya monopoli perdagangan. Kartel adalah persekongkolan beberapa perusahaan untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa, atau disebut pula oligopoli.

Di sektor pangan, kartel juga ikut mewabah. Sejumlah bahan pangan seperti daging sapi, jagung, beras dan kedelai menjadi mainan kartel di setiap kali importasi. Kenaikan harga bahan pangan pun tak terhindarkan di pasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan ada komoditas pangan strategis yang mengalami kenaikan harga sangat tinggi akibat ulah kartel. Contohnya, daging sapi. Sri menerangkan, jumlah impor daging sapi beku dilakukan oleh 56 importir tahun 2015 adalah 44.673,9 ton. Tahun 2016, impor itu melonjak luar biasa tinggi 155.070,2 atau naik lebih dari tiga kali lipat.


Bupati Kupang Optimis Capai Swasembada Pangan Melalui Upsus Pajale

Menurut Sri, jumlah penduduk yang tidak mengalami kenaikan signifikan berbanding terbalik dengan pasokan daging sapi yang naik dua kali lipat. Fakta yang dia temukan di lapangan, harga daging sapi malah menjadi semakin mahal, meskipun kran impor telah dibuka Kementerian Perdagangan.

“Ini lah yang saya katakan bahwa perpajakan harus masuk. Apakah volume yang dilaporkan dalam dokumen impor konsisten dengan volume yang dilaporkan dalam dokumen pajaknya,” tegas Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Oleh karena itu, diperlukan langkah jitu untuk mencegah dan memberantas kartel yang masih bergentayangan di Indonesia. Salah satu yang telah dilakukan pemerintah adalah sinergisitas peran antara Ditjen Pajak dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU memiliki peranan penting terkait hal itu. KPPU berwenang melakukan penyelidikan maupun penyidikian praktek perdagangan tidak sehat. Untuk menunjang tugas KPPU itu, keterlibatan Ditjen Pajak juga menjadi krusial.

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menjelaskan, sedikitnya ada sebelas komoditas pangan strategis yang berpotensi dimainkan kartel. Kartel yang terjadi disebabkan oleh pemain usaha yang memang tidak banyak.

"Karakter persaingan usaha itu kan mengidentifikasinya mudah tinggal dilihat berapa jumlahnya, kalau terkonsentrasi kemungkinan kartel itu besar," ujar Syarkawi.

Kendala yang terjadi selama ini, sulitnya pertukaran data yang dilakukan pelbagai lemabaga. Tapi dengan pertukaran data ini, dia berharap para pelaku kartel bisa diganjar selain denda maksimal kartel, tapi juga kena denda pajak.

“Saya kira denda maksimal saja tidak cukup, harus ada denda pajak biar bisa menekan kecurangan,” ungkap Syarkawi.

Kerjasama keduanya telah ditandatangani melalui nota kesepahaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf, Kamis (2/3/2017). Kerja sama kedua lembaga ini diharapkan mampu menjadi senjata ampuh melawan kartel, khususnya yang selama ini menggerogoti usaha pangan.

Kementan Optimis Langkah Upsus Mampu Dongkrak Produksi Sektor Pangan NTT

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas