logo


Eksposur Pemberitaan Harusnya Tak Munculkan Ketidaknyamanan

Intinya bagaimana media dan media sosial bisa menempatkan sesuatu pada porsinya. Tidak menghasut, tidak mengkompor-kompori dan tidak berlebih-lebihan.

6 Maret 2017 11:58 WIB

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura David Chalik
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura David Chalik Jitunews/Rezaldy

Sepakat tidak bahwa ramai-ramai belakangan ini disebabkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)?

Ini bukan soal individu, tapi permasalahan yang paling penting adalah bagaimana peran media dan media sosial dalam mengeksploitasi sebuah keadaan. Individu atau seseorang pasti punya sifat baik dan jelek. Jika kekurangan seseorang terus diekspos secara berlebihan jelas akan menyebabkan kondisi yang tidak nyaman. Eksploitasi kebablasan terhadap kekurangan orang itulah yang menyebabkan ketidaknyamanan yang masif. Intinya bagaimana media dan media sosial bisa menempatkan sesuatu pada porsinya. Tidak menghasut, tidak mengkompor-kompori dan tidak berlebih-lebihan.

Tetapi di sisi lain, pemerintah jika ada pelanggaran harus bersikap tegas. Contoh dalam kasus Ahok, untuk orang-orang di kubu tidak pro Ahok yang menuntut gubernur DKI Jakarta itu agar diadili, sesungguhnya tuntutan tersebut prosesnya sedang berjalan. Ini artinya ada ketegasan dari pemerintah. yang mana semua pihak harus melihatnya sebagai sebuah hal positif.


Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, PDIP: "Penjara Telah Mengubahnya..."

Kita tunggu akhir jalannya persidangan, jadi tak perlu harus rusuh. Tunggu saja berjalannya seperti apa. Kita harus percaya, di negara ini supremasi hukum ada di tangan para penegak hukum. Polisi sebagai tindakan awal, jaksa sebagai penuntut dan hakim sebagai yang memutuskan. Jika tidak puas akan hasil persidangan, masih ada jenjang hukum lanjutannya hingga ke Mahkamah Agung. Hormati hukum, Insya Allah semua akan berjalan baik.

Lantas, keruwetan yang terjadi belakangan ini apakah murni karena urusan Pilkada atau karena sentimen agama?

Keruwetan yang terjadi adalah akibat ketidakdewasaan kita dalam menentukan pilihan. Kita harusnya sadari bahwa perbedaan itu hal biasa serta masing-masing pihak harusnya pandai menahan diri. Baik itu pihak yang pro maupun yang tidak pro. Islam sebagai minoritas atau Islam sebagai mayoritas. Di negara republik yang mayoritas berpenduduk Islam, atau Islam sebagai mayoritas di Indonesia, menteri-menterinya banyak juga yang non muslim, bahkan
dari zaman dulu hingga sekarang. Gubernurnya dari zaman dulu hingga sekarang juga banyak yang non muslim.

Indonesia sebetulanya tak perlu diajari lagi, khususnya orang Islam di Indonesia tak perlu lagi diajari soal perbedaan. Kita sudah terbiasa akan hal itu. Islam sebagai mayoritas di Indonesia telah mengajarkan kepada dunia, kami sebagai umat Islam sudah terbiasa memberikan porsi orang-orang non muslim sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Bandingkan Islam sebagai minoritas di negara-negara besar.

Yuk kita bandingkan Islam sebagai mayoritas di Indonesia dengan Islam minoritas di Amerika. Berapa banyak menteri di Amerika (sama-sama negara demokrasi, negara yang believe one god, semua sama di bawah hukum dan Tuhan) dari kalangan muslim? Mana yang equal? Kita, Indonesia.

Anggaplah 80 persen penduduk Indonesia muslim, sisanya di luar Islam. Tapi, kenyataannya dan dalam perjalanannya di Indonesia tetap merayakan natal besar-besaran, kita juga merayakan lebaran, kita merayakan hari Agama Hindu dan Budha. Tapi coba kita lihat di negara yang mana Islam sebagai minoritas. Kapan mereka merayakan Idul Fitri, di Amerika serikat misalnya. Kapan mereka merayakan Idul Fitri secara besar-besaran? Kita (Indonesia)
tak dianggap bahwa sudah menerapkan toleransi? Indonesia tak perlu diajari, jadi Islam yang ada di Indonesia ini adalah bentuk Islam yang rahmatan lil alamin.

Jadi pada saat umat Islam di Indonesia dituduh tidak pro NKRI, saya sangat tidak setuju. Islam itu justru sangat pro NKRI. Jangan lupa, keberagaman yang ada di Indonesia sesungguhnya adalah potret atau contoh bagi dunia bahwa umat Islam di nusantara adalah umat Islam yang sangat menghargai perbedaan. Sama seperti Rasulullah SAW saat mengeluarkan Piagam Madinah, yang mana kepada pendatang kita menghargai. Mereka (pendatang) ingin
mendirikan ibadah kita persilakan. Begitu pula jika ada yang ingin memilih Ahok, itu pun juga harus dihormati.

Terkait persoalan yang membelit Basuki Tjahaja Puranam (Ahok), Hanura selaku partai politik pengusung tetapi publik lebih intens menyerang PDIP bukan Golkar, NasDem atau pun Hanura. Bagaimana pandangan David?

Begini, Hanura ini, kami ini adalah partai nasionalis religius. Jadi sebagai partai nasionalis kami sangat menghargai perbedaan. Kami juga menghargai adanya keragaman keyakinan yang ada di Indonesia. Jadi pada saat keputusan partai mengusung satu pihak, otomatis setiap partai yang terlibat terikat dalam satu perjanjian. Terikat dalam satu komitmen.

Pada saat Hanura mengusung Ahok, maka sampai proses itu berjalan hingga selesai, Hanura akan terus mengusung ahok. Mengapa? Karena tadi, ada komitmen awal yang tidak mungkin ditarik. Terlebih ada ikatan antara Hanura dengan aturan-aturan negara.

Ahok berfoto bersama warga saat meninjau lokasi pengungsian warga korban banjir di lokasi pengungsian sementara di Masjid Raya Universitas Borobudur, Jakarta, Senin (20/2/2017). (Foto: Jitunews/Rezaldy).

Aturan negara pun jelas, sebagai partai pengusung kita akan terdaftar terus sampai proses pemilihan selesai. Itulah salah satu komitmen Hanura untuk terus berada di sisi rakyat, yang mana kita berusaha untuk menjadi penetrasi terhadap ke-chaos-an yang terjadi saat ini agar lebih damai. Maka dari itu, kita tak ingin meneruskan chaos dengan mempertontonkan gontok-gontokan.

Saya kira Hanura pandai menempatkan posisi dan saya yakini setiap partai politik pasti punya cara terbaik untuk memenangkan para calonnya.

Baca selanjutnya: Hanura Menatap Tiga Besar di 2019

Ahok Jadi Komut Pertamina, PA 212: Jangan Singgung Masalah Agama Lagi

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah