logo


Kebhinekaan Kembali Diganggu, Butuh Kedewasaan Berpolitik

Mudah hari ini orang mengakses media sosial, yang mana media sosial itu juga hari ini digunakan sebagai sarana untuk pemenangan masing-masing calon dengan strateginya masing-masing. Ada yang menggunakan media sosial sebagai bad campaign.

6 Maret 2017 11:58 WIB

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura David Chalik
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura David Chalik Jitunews/Rezaldy

Belakangan persatuan dan kesatuan bangsa sedang diuji. Perselisihan berbau golongan nyata betul terlihat yang mana dipicu dari urusan kebebasan dalam memilih pemimpin. Bagaimana David Chalik memandang kebhinekaan Indonesia yang sedang diganggu belakangan ini?

Sebenarnya ini yang diperlukan kedewasaan dalam menentukan pilihan. Kedewasaan dalam artian, bagaimana kita menjadi pemilih yang cerdas tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan yang ada. Karena perbedaan itu adalah hal yang biasa, makanya Indonesia sendiri disatukan dari bangsa yang berbeda-beda. Latar suku yang berbeda-beda bahkan agama yang berbeda, tapi kita punya slogan Bhineka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu jua. Inilah yang harus kita ingat kembali, baik dalam semangat Pilkada ataupun pada pemilihan umum nanti.

Menariknya, walaupun dalam perbedaan, Bangsa Indonesia nyatanya sudah terbiasa kok. Terpenting kita tetap punya semangat bersatu dalam naungan Bhineka Tunggal Ika, satu bangsa, satu nusa satu bahasa.


Kritik Sepak Terjang OSO, Ketua DPP Hanura: Jangan yang Dipikirkan Jokowi Saja, Jokowi Sudah...

Sebagai politisi, Apakah David Chalik melihat kekisruhan disintegrasi diprakarsai campur tangan asing?


Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura David Chalik saat wawancara dengan jitunews.com di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Ada campur tangan asing atau tidak, saya tidak ingin melihat kekisruhan ini secara luas terlebih dahulu. Ada atau tidak campur tangan asing terpenting adalah bagaimana di dalamnya dahulu. Sebeagai satu bangsa seharusnya kita tetap solid tetap satu. Bangsa yang kuat, mau diacak-acak oleh bangsa di luar mana pun akan tetap menjadi satu kesatuan, tanpa harus khawatir terhadap isu perpecahan apapun.

Isu perpecahan kali ini lebih 'wah'. Kebhineakaan ini diganggu, cukup sukseslah untuk membenturkan antar bangsa Indonesia, Bagaimana?
Dari zaman dahulu memang selalu diganggu, tapi hari ini zamannya berbeda. Penanganan pemerintah juga pasti berbeda mengingat iklim masyarakatnya pun kini berbeda. Masing-masing era memiliki zaman dan gaya pemerintahan yang berbeda. Kemajuan teknologi juga membuat gangguan kepada kebhinekaan juga berbeda. Teknologi, khususnya transaksi informasi ikut mempengaruhi. Proses mendapatkan informasi hari ini lebih canggih.

Dulu kita kenal LUBER (langsung umum bebas rahasia), sekarang sudah tak ada lagi luber, sekarang sudah terbuka. Orang-orang hari ini lebih berani menentukan sikapnya dan menunjukan sikapnya. Kadang kala, ada sisi positif dan negatifnya. Negatifnya ya, seperti sekarang, akhirnya bagi orang-orang yang belum dewasa atau belum terlalu matang berpolitik, cenderung emosional.

Ini sesungguhnya sesuatu hal yang biasa, di mana pun itu termasuk di negara besar sekali pun, Amerika serikat pun demikian. Pada saat perbedaan itu kita tunjukan, orang-orang yang punya kecenderungan fanatik akan menyebabkan terjadinya konflik atau benturan-benturan yang cukup bisa meresahkan. Akhirnya excess-nya seperti yang kita lihat sekarang. Nah, Indonesia belum pernah seperti ini akibat dari kemajuan teknologi seperti yang diperankan media sosial.

Mudah hari ini orang mengakses media sosial, yang mana media sosial itu juga hari ini digunakan sebagai sarana untuk pemenangan masing-masing calon dengan strateginya masing-masing. Ada yang menggunakan media sosial sebagai bad campaign untuk menjatuhkan lawannya. Inilah yang menyebabkan iklim hari ini berbeda dengan zaman pemimpin-pemimpin terdahulu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus siap akan ujian ini. Majunya teknologi dan mudahnya transaksi informasi, maka kita harus lebih siap menghadapi kemungkinan seperti yang terjadi sekarang. Dalam artian, secara emosional kita harus lebih siap, juga kecerdasan dalam memilih juga harus lebih baik.

Dalam menentukan pilihan kepada siapa suara akan berikan, kita dituntut menjadi pemilih yang cerdas. Sehingga apapun hasilnya ke depan tidak berbuntut saling menyalahkan. Tidak akhirnya mengeluarkan pernyataan yang akhirnya menyinggung perasaan pihak lain.

Sebagai politisi yang partainya berada di posisi pemerintah, seperti apakah langkah tepat mengatasi polemik disintegrasi yang terjadi? Terlebih belakangan pemerintah banyak dituding sebagai biang keroknya?

Ini bukan pada pemerintah sebagai biang keroknya atau bukan. Sebenarnya ini adalah akibat atau resiko dari mudahnya orang mendapatkan informasi, khususnya yang beredar di media sosial. Mengingat hari ini eranya keterbukaan, tidak bisa seperti era Pak Harto yang mana orang dibatasi oleh regulasi-regulasi dalam memperoleh informasi. Nanti akhirnya kita mengekang hak orang untuk mengeluarkan pendapat.

Hal inilah yang menjadi tantang untuk pemerintah hari ini, yakni tetap bisa demokratis dengan memberikan kesempatan orang untuk menyampaikan pendapatnya baik lisan atau tulisan. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan perangkat-perangkatnya, seperti undang-undang yang jelas, memberikan rambu bahwa seseorang tidak boleh melakukan hoax, fitnah atau pernyataan kebencian.

Setelahnya penting juga untuk melihat praktek penegakan hukum dari undang-undang tersebut tanpa pandang bulu. Kepada siapa pun yang melakukan hoax harus ditindak tegas.

Memangnya tidak bisa pemerintah langsung meminta operator media sosial untuk memblokir konten-konten negatif?

Tentu tak bisa sesederhana itu. Jelas ada aturannya, baik itu regulasi maupun hukum internasionalnya. Termasuk perjanjian-perjanian awal yang harus kita hormati. Mungkin para pihak terkait, baru menyadari bahwa dampak penyebaran konten tak benar di media sosial bisa sedemikian dahsyat di tanah air.

Ke depan, pemerintah bisa saja mengeluarkan sejumlah kebijakan yang lebih ketat. Tapi itu pun tidak mudah, harus melalui persetujuan anggota dewan jika kebijakan itu diundang-undangkan. Bisa juga melalui Peraturan Presiden atau regulasi lain yang tingkatannya lebih rendah, yang mana semata-mata untuk mencegah dampak negatif dari media sosial.

Baca selanjutnya: Eksposur Pemberitaan Harusnya Tak Munculkan Ketidaknyamanan

Bela Wiranto, Hanura Bambu Apus: OSO Harus Bertanggungjawab atas Kekalahan Partai Hanura

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah