logo


Yamaha dan Honda Berseteru, KPK Dalami Dugaan Adanya Kartel

Kartel yang dimaksudkan adalah hal-hal atau tindakan tertentu dalam menentukan harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125cc di Tanah Air.

3 Maret 2017 10:14 WIB

Gedung KPK baru.
Gedung KPK baru. JITUNEWS/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyoroti perkara dugaan permainan kartel antara PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) yang memanas beberapa waktu belakangan.

Kartel yang dimaksudkan adalah hal-hal atau tindakan tertentu dalam menentukan harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125cc di Tanah Air. KPK juga menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) untuk menuntaskan masalah itu.

"Kami sudah melakukan komunikasi dengan KPPU, dan itu tentu tidak tertutup dengan hanya yang sudah kita koordinasikan. Komunikasi lebih lanjut sangat terbuka kita lakukan dengan KPPU," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Febri menambahkan, KPK telah berkoordinasi dengan KPPU untuk mengungkap sejumlah dugaan kartel di berbagai sektor. Antara lain, sektor perdagangan dan pangan. Menurut Febri, koordinasi itu penting sebab perkara yang ditangani KPPU kerap bertalian dengan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.


16 Ormas Pemuda Siap Mendukung Kedaulatan Pangan Indonesia Timur

"Prinsipnya, beberapa pekerjaan yang dilakukan KPPU beririsan dengan yang dikerjakan KPK," katanya.

Dalam kasus Yamaha dan Honda, kata Febri, KPK dipastikan akan bergerak lebih jauh jika dugaan kartel sepeda motor antara Yamaha dan Honda ini, terindikasi ada tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara sesuai kewenangan KPK. Tak hanya dalam bidang penindakan.

"Bentuk korupsi kan ada 30 jenis, apakah dari peristiwa itu (kartel Yamaha dan Honda) ada tindak pidana korupsi atau tidak," kata Febri.

Mentan Dorong Kalteng Berdaulat Pangan dan Ekspor Beras

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas