logo


Kementan Apresiasi PT KPC Kembangkan Peternakan di Lahan Eks Tambang

Diarmita menyarankan agar program pengembangan sapi di lahan eks tambang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan populasi sapi di Kaltim, sehingga kebutuhan daging sapi di Kaltim tidak lagi mengandalkan dari daerah lain.

28 Februari 2017 01:27 WIB

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Drh. I Ketut Diarmita, saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada Kamis (23/2).
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Drh. I Ketut Diarmita, saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada Kamis (23/2). Dok.Ditjennak

KUTAI TIMUR, JITUNEWS.COM - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Drh. I Ketut Diarmita, memberikan apresiasi terhadap perusahaan tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang telah memanfaatkan lahan bekas (eks) tambang menjadi sebuah Peternakan Sapi Terpadu (PESAT). Hal tersebut disampaikan Diarmita pada saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada Kamis (23/2) lalu.

“Saat ini pemerintah terus mendorong percepatan peningkatan produksi sapi potong seperti yang dilakukan di Kaltim, salah satunya dengan mengajak peran swasta,” kata Diarmita pada saat meninjau langsung peternakan sapi Bali yang dikelola oleh PT. KPC di area tambang.

“Usaha pembibitan sapi Bali juga menjadi perhatian karena hewan ruminansia tersebut merupakan kekayaan atau sumber daya genetik ternak ruminansia yang menjadi icon sapi Indonesia,” lanjutnya.


Dirjen PKH Kementan: Produksi dan Konsumsi Susu Segar Dalam Negeri Harus Naik

Diarmita lantas menilai, Kaltim saat ini masih kekurangan sapi, sehingga harus memasok dari daerah lain seperti Sulawesi Selatan. Untuk itu, Diarmita menyarankan agar program pengembangan sapi di lahan eks tambang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan populasi sapi di Kaltim, sehingga kebutuhan daging sapi di Kaltim tidak lagi mengandalkan dari daerah lain.

“Sudah saatnya Provinsi Kaltim ini mempercepat produksi 2 juta ekor sapi, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun peternak rakyat,” imbaunya.

Lebih lanjut, Diarmita menambahkan, ke depannya harus dipikirkan bagaimana mewujudkan Provinsi Kaltim ini agar dapat swasembada dan melakukan ekspor baik dalam bentuk daging maupun daging olahan.

“Untuk itu, Pemda bisa menggandeng perusahaan-perusahaan setempat atau investor dari daerah lain. Salah satunya dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan tambang yang nilainya cukup besar,” kata Diarmita.

Diarmita juga mengatakan, pemerintah pusat ingin melihat populasi ternak, khususnya sapi bisa berkembang cepat.

“Saya keliling ke berbagai daerah di Indonesia, ingin agar populasi ternak di negeri ini dapat berkembang dengan cepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Diarmita menyampaikan, Pemerintah saat ini telah mencanangkan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) yang berorientasi pada pencapaian swasembada protein hewani.

“Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kebuntingan 3 juta ekor sapi pada tahun 2017, sehingga suatu saat nanti Indonesia bisa mengekspor daging ke luar negeri sebab Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi negara pengekspor daging. Dan, untuk keberhasilan Upsus Siwab ini, saya berharap semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, swasta dan peternak bergerak semua ikut menyukseskannya,” pungkasnya.

Pada saat kunjungan tersebut Dirjen PKH memberikan contoh kepada peternak bagaimana cara melakukan palpasi rektal (memeriksa kebuntingan) yang benar. Jabatan tidak menghalangi beliau untuk beraksi dan menunjukkan keahliannya dalam melakukan pemeriksaan kebuntingan pada ternak sapi. Pemeriksaan Kebuntingan melalui palpasi rektal merupakan cara pemeriksaan yang sederhana, namun membutuhkan ketrampilan dan latihan yang intensif sehingga mampu mendiagnosa kebuntingan, sekaligus menentukan umur kebuntingan, mengetahui posisi fetus dan memprediksikan kelahiran.

Dengan demikian maka dapat diprediksikan kondisi kebuntingan sapi, sekaligus dapat mencegah kondisi gangguan reproduksi maupun gangguan kelahiran pada sapi saat melahirkan.

Dadang Sudarya (Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kaltim) yang turut mendampingi kunjungan kerja Dirjen PKH mengatakan, saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim telah siap melaksanakan Upsus Siwab, serta menyiapkan pengembangan sapi di lahan eks tambang dan perkebunan sawit.

“Ini sudah menjadi program Gubernur Kaltim agar memanfaatkan lahan bekas eks tambang dan integrasi sawit dengan sapi,” ungkap Dadang.

Sementara itu, Imanuel Manege (GM Health Safety Environment and Security PT. KPC) menyampaikan, program peternakan di lahan eks tambang telah melalui proses penelitian dan serangkaian uji coba.

“Penelitian mengenai kandungan daging sapi di lahan eks tambang dimulai sejak tahun 2004, dan ternyata hasilnya aman untuk dikonsumsi. Selain itu, secara ekonomis juga bagus, dari situ kami kembangkan dan sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya,” ungkap Imanuel.

Selain meninjau lokasi Peternakan Sapi Terpadu (PESAT), Dirjen PKH juga menyempatkan meninjau langsung peternakan ayam kampung di Bengalon yang saat ini sudah mulai hidup kembali. Peternakan ayam kampung ini sebelumnya pernah menjadi juara pertama tingkat nasional, namun karena adanya larangan memasukkan ayam dari luar Kaltim pada tahun lalu, peternakan ini sempat mengalami kekosongan.

Irawansyah (Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur), menyatakan, pada prinsipnya Pemkab Kutai Timur menyambut baik dan mengapresiasi perhatian pusat terhadap pengembangan potensi daerah.

“Secara umum, Pemkab Kutai Timur akan terus memberikan dukungan kepada masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan potensi di segala sektor, khususnya pertanian dalam arti luas, yakni perkebunan, tanaman pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan, serta peternakan,” ungkap Irawansyah.

“Ini semua, tentunya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung program ketahanan pangan pemerintah,” tutupnya.

Demi Transparansi, Politisi Gerindra Desak Kemenag Segera Bentuk BPKH

Halaman: 
Penulis : Riana