logo


Politisi PDIP Prihatin dengan Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta

Kejahatan yang paling biadab di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta adalah ditemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali.

27 Februari 2017 06:00 WIB

Arteria Dahlan.
Arteria Dahlan. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan mengaku sangat prihatin melihat kualitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Hal ini dikarenakan banyaknya tim penyelenggara yang tidak tahu aturan yang akhirnya justru merugikan hak konstitusional warga negara sebagai pemilih.

"Pilkada kali ini kan ironi, faktanya kan berkebalikan, justru jomplang antara kualitas penyelenggara dengan kesiapan masyarakat pemilih, warga DKI lebih paham dan lebih mengerti tentang penyelenggaraan pilkada dibandingkan penyelenggaranya," ujar Arteria di Jakarta, Minggu (26/2).

Menurutnya, KPU DKI Jakarta dapat menjadi contoh penyelenggara yang baik, hal ini dikarenakan semua sarana dan prasarana yang dimilikinya nyaris terpenuhi, dukungan anggaran yang diterima dari negara juga sangat memadai, akses sumber daya manusia serta kemudahan akses ke penyelenggara tingkat pusat dan instansi terkait juga terbuka lebar, sehingga tidak ada alasan penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta akan buruk.


Reaksi Ahok dan Petinggi PDIP Terkait Kemenangannya di TPS Markas FPI

"Apalagi pemilih warga DKI itu sangat rasional, logis serta kritis, mereka educated sehingga secara langsung maupun tidak angsung sangat membantu penyelenggara," jelasnya.

Arteria mengungkapkan, kejahatan yang paling biadab di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta adalah ditemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Pemilih itu mewakili atau mempergunakan surat undangan (C6 KWK) milik orang lain.

Selain itu masalah data dan daftar pemilih yang sangat amburadul, banyaknya pemilih yang berhak tidak mendaftar dan banyaknya ditemukan orang yang sudah meninggal dan sudah tidak lagi berdomisili tapi namanya masih terdaftar di TPS-TPS.

"Ini masih terdapat di DKI Jakarta, barometer perpolitikan dan demokrasi di indonesia. Masalah-masalah ini seharusnya tidak boleh hadir di DKI Jakarta dengan segala fasilitas yang dimilikinya. Lain halnya kejadian ini terjadi di daerah terisolir, karena jauhnya rentang kendali, wilayah pulau terluar, SDM masih belum memenuhi standar, atau karena istrik belum sepenuhnya hadir, itu kita masih bisa maklumi," tuturnya.

Oleh karena itu, Politisi PDIP ini berharap kisah kelam penyelenggaraan Pilkada DKI putaran pertama harus tidak boleh terulang pada saat berlangsungnya Pilkada putaran kedua pada bulan April 2017 mendatang.

"Tidak boleh lagi ada pemilih yang berhak tetapi tidak diperbolehkan memilih, tidak boleh ada praktek money politics dan kejahatan demokrasi saat pemungutan seperti memilih lebih dari satu kali atau pemilih mewakili atau menggunakan C6 milik orang lain," tutupnya.

PAN Minta PDIP Legowo Menerima Kekalahan di Pilkada Banten

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Vicky Anggriawan
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex