logo


Dana Repatriasi Tax Amnesty akan Biayai Pembangunan Tol TransSumatera

Pemerintah mengharapkan dana repatriasi yang masuk melalui Gateway dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur.

21 Februari 2017 18:21 WIB

Ilustrasi jalan tol Trans Sumatera.
Ilustrasi jalan tol Trans Sumatera. setkab.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Untuk menjajaki potensi pemanfaatan dana repatriasi Tax Amnesty sebagai alternatif dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, Kementerian Keuangan bersama PT. Hutama Karya menyelenggarakan pertemuan dengan perwakilan dari Bank, Manajer Investasi dan Perantara Perdagangan Efek yang ditunjuk sebagai Gateway dana repatriasi Tax Amnesty. Hal itu disampaikan dalam siaran pers Kementerian Keuangan yang dirilis Selasa, (21/2/2017).

Acara yang diselenggarakan hari ini, Selasa (21/2/2017) di Jakarta, dihadiri pula oleh perwakilan dari beberapa instansi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Direktorat Jenderal Pajak.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan menyampaikan, Pemerintah mengharapkan dana repatriasi yang masuk melalui Gateway dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur. Salah satu program pembangunan infrastruktur prioritas yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar adalah Proyek jalan tol Trans Sumatera. Pertemuan dengan Gateway menjadi bukti keseriusan Pemerintah untuk mendorong pemanfaatan dana repatriasi guna pembiayaan proyek infrastruktur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), wajib pajak peserta Tax Amnesty dapat merepatriasi asetnya melalui 58 Gateway yang telah ditunjuk Pemerintah. Selanjutnya, dana repatriasi harus diinvestasikan di dalam negeri selama minimal tiga tahun dalam delapan instrumen investasi, salah satunya Obligasi BUMN. Investasi pada obligasi BUMN PT. Hutama Karya menjadi salah satu alternatif penempatan dana repatriasi Tax Amnesty, sekaligus mendukung upaya Pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014, Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN PT. Hutama Karya sebagai pelaksana proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Pendanaan proyek tersebut salah satunya dilakukan melalui penerbitan obligasi/surat utang korporasi oleh PT. Hutama Karya, yang dapat dijamin oleh Pemerintah. Selain penerbitan obligasi korporasi, alternatif pendanaan untuk pengusahaan 24 ruas jalan tol di Sumatera dengan delapan ruas jalan tol prioritas antara lain juga dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman.

Penerbitan obligasi korporasi oleh PT. Hutama Karya diharapkan dapat menjadi bridging financing untuk memenuhi pendanaan dari sisi ekuitas sebesar Rp52,6 Triliun, dari total kebutuhan pendanaan pembangunan delapan ruas jalan tol sebesar Rp82 Triliun. Penerbitan pertama telah dilakukan pada tahun 2016, senilai Rp1 Triliun yang telah dijamin oleh Pemerintah. Untuk tahun 2017, perusahaan dimaksud akan kembali menerbitkan obligasi senilai Rp5,5 Triliun, yang direncanakan pada April 2017.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah berkomitmen mendukung pembangunan jalan tol di Sumatera dengan menyediakan sarana fiskal dalam bentuk jaminan Pemerintah terhadap pelaksanaan pinjaman dan penerbitan obligasi oleh PT. Hutama Karya. Jaminan Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan creditworthiness atas penerbitan obligasi PT. Hutama Karya dan memberikan rasa confidence kepada calon investor terhadap obligasi tersebut.

Jakarta, Bekasi dan Tangerang Kompak Direndam Banjir

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas