logo


Badan Usaha Khusus Migas Segera Terbentuk

Pembentukan Badan Usaha tersebut diusulkan dibawah komando Presiden

20 Februari 2017 11:09 WIB

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha. dpr.go.id

Jakarta, JITUNEWS.COM -  Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK MIGAS) akan segera dibentuk. Pembentukan usaha tersebut merupakan bagian dari revisi Undang-Undang Migas pada aspek kelembagaan. Konsep mengenai bentuk usaha tersebut sedang digodok oleh Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dalam wacana yang sedang dibahas, DPR mengusulkan agar Badan tersebut berada di bawah Presiden RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Satya Widya Yudha, mengatakan, BUK Migas ini akan diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri atas pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam seluruh kepentingan.

Lembaga tersebut akan diawasi beberapa pihak yang berkedudukan sebagai Dewan Pengawas yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan perwakilan independen.


Sistem Bagi Hasil Migas Membingungkan

"Melihat Dewan Pengawas yang terdiri dari berbagai pihak itu, maka BUK Migas ini akan berada di bawah kewenangan yang mengintegrasikan, maka ya diharapkan di bawah Presiden," kata Satya, Minggu (19/2/2017).

Dia juga mengatakan bahwa lembaga tersebut tidak akan tumpang tindih dengan Kementerian ESDM, walaupun nantinya berada langsung di bawah Presiden.  Satya menuturkan, fungsi regulator tetap berada di tangan Kementerian ESDM. Kementerian ESDM masih memiliki hak, misalnya mengelola jumlah cadangan, atau menyerahkan sejumlah cadangan atas nama pemerintah kepada BUK Migas untuk kepentingan kapitalisasi aset dalam arti mencari pendanaan dari perbankan.

Mantan anggota tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM), Fahmy Radhi, menyampaikan hal serupa dengan Satya. Dia melihat peran BUK Migas yang begitu besar yakni mengelola dari hulu sampai hilir, maka paling tepat apabila kedudukannya berada di bawah Presiden RI. Dia juga mengingatkan, untuk aksi korporasi perusahaan apakah masih harus menunggu persetujuan dari DPR-RI. "Aksi korporasi yang membutuhkan waktu cepat, kalau harus lewat DPR terus, maka akan ketinggalan," ucap Fahmy. Dia juga setuju apabila pucuk pimpinan BUK-MIgas nantinya harus melalui seleksi layaknya Gubernur Bank Indonesia.

Mantan Wadirut Pertamina Ditawari Perusahaan Migas Asing

Halaman: 
Penulis : Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqq